Banggar DPRD NTT Desak Pemerintah Sajikan Data Akurat P2D
Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak Pemerintah Provinsi NTT agar menyajikan data Penyerahan Personil, Sarana Prasarana dan Dokumen (P2D) harus benar-benar akurat khususnya yang berhubungan dengan kepegawaian.
Hal ini disampaikan Ketua Banggar DPRD NTT, Nelson Matara dalam rapat paripurna Laporan Hasil Pembahasan Banggar DPRD NTT Terhadap Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda) Provinsi NTT Tahun Anggaran (TA) 2017, di ruang sidang utama gedung dewan, Selasa (22/11/16) malam.
Menurut Nelson, berdasarkan hasil pembahasan terhadap Ranperda APBD TA. 2017, maka penjajian Data P2D terkait dengan pengalihan urusan harus benar-benar diperhatikan. Pasalnya, data tersebut sangat penting sebagai formula dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU).
“Sesuai hasil konsultasi Banggar dan TPAD ke Kementerian Keuangan RI, maka terdapat selisih jumlah pegawai alih fungsi kewenangan ke Pemerintah Provinsi sebesar kurang lebih 3000 pegawai yang belum masuk formula perhitungan DAU,” katanya.
Baca : Penambahan Kapasitas, PLN Padamkan Listrik di Kupang
Karena itu, lanjut dia, perlu untuk diperjuangkan ke Pemerintah Pusat agar kekurangan perhitungan jumlah pegawai alih fungsi tersebut dapat masuk dalam formula hitungan DAU pada Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017.
Selain itu, Banggar mendorong agar peningkatan penerimaan pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (PT Jamkrida, PT Flobamor dan PT Bank NTT) harus disertai dengan pemberian fasilitas antara lain seperti penjaminan proyek-proyek APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga BUMD-BUMD tersebut dapat mengembangkan core bisnis usaha yang dijalankannya.
“Banggar mendesak pemerintah agar mereview kembali penerimaan pendapatan dari Kerja Sama Operasional pemanfaatan Aset Tanah milik Pemerintah Provinsi termasuk MoU/KSO aset tanah di Pantai Pede Manggarai Barat dan di Fatululi Kota Kupang yang macet,” katanya.
Dia menambahkan, Banggar meminta pemerintah lebih tegas dalam menetapkan target pendapatan sarta melakukan pengawasan terhadap capaian target penerimaan yang barsumber dari BUMD sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
“Apabila terdapat tambahan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat maka penyesuaian terhadap pendapatan dan balanja harus dilakukan pembahasan secara bersama-sama oleh Badan Anggaran dan TPAD Pemerintah Provinsi NTT,” tandasnya.
