Dana Hibah Pilwalkot Tersisa 6,5 Miliar

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Total anggaran pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang (Pilwalkot) 2017 yang dialokasikan pemerintah Kota Kupang, sesuai yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp 23.414.236.250. Namun dana yang terpakai dalam pilwalkot hanya sebesar Rp 16,8 miliar.

“Berdasarkan perhitungan KPU Kota Kupang, alokasi anggaran tahap I dari Pemkot Kupang sebesar Rp 20 miliar. Sedangkan sisanya Rp 3,4 miliar yang dialokasikan untuk tahap II tidak terpakai,” Kata Ketua KPU Kota Kupang, Marianus Minggo Kepada wartawan, Rabu (16/8/2017).

Menurut Minggo, Dari anggaran tahap I sebesar Rp 20 miliar tersebut, total yang terpakai selama tahapan Pilwalkot sebesar Rp 16,8 miliar. Sisanya Rp 3,1 miliar lebih dikembalikan ke kas daerah. Jumlah ini ditambah dengan alokasi tahap II sebesar Rp 3,4 miliar, sehingga total keseluruhan anggaran yang dihemat KPU Kota Kupang sebesar Rp 6,5 miliar. “Ada penghematan Rp 6,5 miliar karena pasangan calon hanya dua yang lolos.

Baca juga : Kadis Sosial: Data Penerima Rastra Diverikasi Kembali

Dengan hanya dua pasangan calon (Paslon), maka pengadaan alat peraga kampanye maupun logistik lainnya menjadi berkurang. Padahal, awalnya KPU memprediksi jumlah paslon dari jalur parpol sebnayak empat paslon, sedangkan dari jalur perseorangan bias mencapai empat paslon.

Selain penghematan dalam pengadaan alat peraga dan logistik, kata Marianus, penghematan juga terjadi karena tidak ada perselisihan hasil pemilu (PHP) di Mahkamah Konstitusi pasca perhitungan suara. “Karena setelah pemilihan yang kalah menyatakan menerima, sehingga tidak ada sengketa,” ujarnya.

Komisioner KPU lainnya, Lodowyk Fredik menambahkan, pada masa pencalonan memang terjadi gugatan ke PTUN dan DKPP. Namun pihak Sekretariat KPU sangat hati-hati dalam hal keuangan. Bahkan secretariat terus lakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait yang berkompeten, sehingga penggunaan keuangan lebih efektif. Akhirnya, sebut Lodoyk, anggaran perjalanan dinas yang semula dialokasikan Rp 3 miliar lebih, hanya terpakai sebanyak 48 persen.