Ir.La Ode Budi Utama, Ketum KIBAR INDONESIA: Formula E Koq Mirip Penyelamatan WNI di Afganistan

Bagikan Artikel ini

Laporan Frans Watu
Jakarta, NTTOnlinenow.com – Hak interpelasi adalah hak bertanya atau meminta keterangan mengenai kebijakan strategis yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Disamping Hak interplasi, wakil rakyat di legislative juga punya hak angket untuk melaksanakan penyelidikan terhadap kebijakan yang disinyalir melanggaran perundang-undangan.

Dua fraksi DPRD DKI, PDIP dan PSI berencana melancarkan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hak bertanya itu terkait gelaran Formula E. Tujuannya agar Gubernus DKI Jakarta, Anies Baswedan dapat menyampaikan terang-benderang kepada warga Jakarta bahwa gelaran Formula E bermanfaat.

Namun interpelasi yang digelindinkan PDIP dan PSI, layu sebelum berkembang setelah tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta menghadiri jamuan makan malam bersama Anies Baswedan di rumah dinasnya. Tujuh fraksi tersebut adalah Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS, Partai NasDem, Golkar, dan PKB-PPP.

Dilansir dari kontan.co.id dan berbagai sumber, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, tujuh Fraksi DPRD DKI Jakarta, yaitu Fraksi Nasdem, Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat sepakat menolak hak interpelasi terkait program balap Formula E. Kesepakatan tujuh fraksi tersebut, kata Taufik, setelah melakukan pertemuan dengan Anies Baswedan di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta Kamis (26/8/2021) malam.

Ketua Umum Kibar Indonesia Ir.La Ode Budi Utama, menilai interplasi Formula E ini mirip dengan operasi penyelamatan WNI Afhganistan.

“Koq mirip ya dengan pemulangan WNI Afganistan, Ketika terjadi penguasaan ibu kota Afganistan ke tangan kelompok Taliban, beberapa waktu lalu,” tegas La Ode.

La Ode menjelaskan, coba perhatikan opearsi senyap yang dilakukan untuk menyelamatkan warga RI di Afganistan. Pesawat TNI terbang nonstop, mendarat di Kabul, dan membawa semua pegawai KBRI dan keluarganya Kembali ke Indonesia. Bagaimana perencanaannya, koordinasi dengan negara lain terkait, teknis dan pelaksanaanya, rapih terselubung. Kita hanya dapat hasilnya. WNI selamat !!!Ada kemiripan dengan Formula E, upaya “Cover up operation”.

La Ode dalam kajiannya KIBAR INDONESIA melihat “cover up operation” yang dimaksud mirip dengan pemulangan WNI dari Afganistan. Ada 10 poin yang bisa saya paparkan dari kemiripan yang saya maksudkan.

Pertama, penganggarannya diselipkan di Anggaran Perubahan 2019, dimana para anggotanya sudah mau berarkhir masa jabatannya. Lazimnya APBD-P, maka waktu pembahasannya tidak lama. Dan yang membahas sudah akhir jabatan, mereka tentu lebih fokus untuk terpilih kembali.

Kedua, anggaranya disebar di hampir semua komisi (beberapa SKPD).
Sehingga tidak terdeteksi jumlah total anggaran yang diperlukan untuk proyek ini.

Ketiga, dimunculkan “ini proyek untung, dilaksanakan BUMD Jakpro, dan Jakarta makin terkenal di dunia”, ayo Setuju !! Masalahnya, ternyata Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) temukan, proyek ini tidak direncanakan cermat. Kalau dikumpulkan jadi satu biayanya, rugi besar sebenarnya.

Keempat, pelaksana proyek dan pembayaran commitment fee, ternyata berbeda. Pembayaran commitment fee dari Dinas Olahraga, sedangkan pelaksananya BUMD Jakpro, tidak ada korelasinya. Terus pendapatannya nanti akan lari ke siapa?

Kelima, pohon di Monas ditebang tengah malam, tidak ada yang tahu. Ditempatkan dimana, atas izin siapa ? DPRD kaget, ke lokasi minta dihentikan. Tapi sudah habis 200an pohon lenyap. Mau apa? Katanya pohon dipindahkan, kemana? rumput di Monas pun belum menjawab.

Keenam, ternyata penggunaan Monas belum ada izin Sekretariat Negara (Setneg), dan belum ada izin ahli cagar budaya. Ahli cagar budaya yang disebut, menolak. “Saya tidak dilibatkan”.

Ketujuh, commitment fee sudah ditransfer Rp. 360 Milyar. Situasi covid, event ditunda tanpa batas waktu, tapi kirim lagi commitment fee sebesar Rp. 200 Milyar, enaak banget ya.

Kedelapan, adanya temuan BPK potensi kerugian Rp.106 Milyar, tidak ada komentar atau perhatian dari Jakpro dan Pemda DKI, membisu seribu basa. Malah dibahas tertutup 7 Ketua Fraksi dan Gubernur DKI Jakarta.

Kesembilan, katanya tujuh Fraksi sudah dapat penjelasan langsung dari Gubernur DKI setelah makan malam. Tolak interpelasi!!! Dewan tidak jelaskan “logika untung” terkait Formula E. “Kita fokus tangani covid” (lagi-lagi tidak nyambung).

Kesepuluh, perjanjian dengan pihak Formula E dan feaseability studynya tidak kunjung dimunculkan. Lah, kalau nanti yang datang pembalab cadangan (lapis ke dua), apa masih segitu commiment feenya ? Kalau force majeure atau pihak Formula E wanprestasi, kita dapat kompensasi apa? Gelap!!! Nyatanya merek besar peserta Formula E sudah mengundurkan diri semua.

Lanjut Budi, kalau pemulangan WNI dari Afghanistan masuk akal harus rahasia, supaya tidak digagalkan. Kalau Formula E ini, banyak rahasianya, untuk kepentingan apa ???

Demi untuk menyelamatkan uang masyarakat Jakarta, La Ode Budi berharap rakyat harus pro aktif, bila perlu turun ke jalan tuntut agar DPRD menggunakan hak interpelasinya, lanjut alumni ITB Bogor.