Perda Parkiran Akan Ditinjau Ulang

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Wakil Walikota Kupang Hermanus Man mengatakan, untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor parkiran, pemerintah akan segera meninjau kembali Peraturan Daerah tahun 2011 tentang pengaturan pengelolaan parkiran di Kota Kupang.

Menurutnya, rencana peninjauan kembali Perda tentang parkiran sebenarnya juga sudah diajukan oleh Dinas Perhubungan kota Kupang pada sidang APBD murni tahun 2017, yang diselenggarakan pada akhir tahun 2016 lalu. Dalam pengajuan tersebut, Dinas Perhubungan meminta agar pengelolaan parkir sebaiknya diambil alih oleh pemerintah, sebab target PAD dari pengelolaan parkir oleh pihak Ketiga tidak sesuai harapan.

Selain itu, dengan pengelolaan parkir yang dilakukan langsung oleh pemerintah, juga dinilai dapat meminimalisir praktek parkiran liar di Kota Kupang, dan berdampak pada pengoptimalan PAD dari sektor parkiran.

Terkait pola baru tentang pengelolaan parkiran yang akan digunakan oleh pemerintah Kota Kupang, Wakil Walikota mengaku, masih sementara dicari bentuk terbaik, yang sesuai dengan kondisi yang ada di Kota Kupang.

Baca juga : DPRD Menilai Nominal Beasiswa Bagi ASN Kecil

Ia menjelaskan, saat ini sudah ada sebanyak empat pola pengelolaan parkiran yang dipelajari pemerintah dari berbagai daerah di Indonesia. Pola-pola tersebut nantinya akan dibahas untuk selanjutnya dipilih dan dipakai dalam pengelolaan parkiran di Kota Kupang.

Salah satu pola yang rencananya digunakan pemerintah dalam pengelolaan parkiran adalah, pemanfaatan tenaga honorer sebagai petugas parkir.

Hermanus Man mengatakan, honorer-honorer yang dipakai sebagai petugas parkir, nantinya akan digaji secara layak oleh pemerintah. Berdasarkan perhitungan pemerintah, total biaya operasional bagi seluruh petugas parkiran nantinya sebesar Rp.4 Miliar menggunakan dana yang bersumber dari PAD parkiran.