DPRD Menilai Nominal Beasiswa Bagi ASN Kecil

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Nominal Pemberian Beasiswa bagi ASN di Lingkup Pemerintah Kota Kupang yang sementara melanjutkan Studi di luar NTT, dinilai terlalau kecil, yakini 15 juta pertahun. Untuk itu Dewan meminta agar besaran nominalnya dinaikan.

Demikian disampaikan Ketua Komisi III, Herry Kadja Dahi dalam Rapat Badan Anggaran, bersama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah(BKPPD) Kota Kupang, dalam Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Yeskiel Loudoe tersebut turut Hadir Kepala BKPPD, Daud Hirenimus Djira didampingi Asisten III, Laurens J Toko, pekan kemarin.

Menurut Herry, Kota Kupang yang mempunyai APBD yang lebih besar dibandingkan beberapa daerah lainnnya harusnya mempunyai nnominal yang lebih besar.

Herry kemudian membandingkan APBD Kota Kupang, dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), dan Kabupaten Kupang, yang mempunyai APBD lebih kecil, namun memberikan beasiswa dengan nominal yang lebih besar dari Kota Kupang, mencapai RP.50 juta.

“Sangat kecil kalau kita lihat angka itu, untuk itu perlu ditingkatkan menjadi Rp.50 juta, karena Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS yang APBDnya lebih Kecil dari Kota Kupang bisa mencapai Rp.50 juta pertahun, jadi harus disesuaikan,”katanya.

Merespon Itu, Kepala BKPPD, Daud Hironimus Djira, mengatakan pemberian tersebut sesuai Perwali Kota Kupang yang lama, sehingga perlu di perbaharui, karena bila dilakukan tanpa disertai pembaharuan akan menyalahi aturan dan menjadi temuan BPK. “Kita masih pakai Perwali lama tahun 2000 lalu jadi perlu ditinjau kembali,” katanya.

Dia menuturkan bahwa untuk sementara dipakai perwali lama, dan akan ditinjau kembali untuk menjadi Rp.30 Juta pertahun.

Baca juga : NTT Tempati Urutan Tiga IDI Tingkat Nasional

Mendengar Penjelasan tersebut, Herry kembali menambahkan Kemampuan Keuangan Pemkot masih bisa dinaikan menjadi Rp.50 atau Rp.45 juta lagi.

“Bisa kita di Kota Kupang, uang itu sangat kecil, karena 1 bulan biaya hidup 1 juta tak cukup,”katanya.

Hal sama disampaikan, Anggota Komisi III, Jhon G Seran bahwa nominal demikian sangat kecil, karena tak ada artinya bagi mereka.

“Mari kita lihat aturannya, karena kita yang punya anak yang sekolah diluar setiap bulan biaya itu sangat kecil untuk penuhi kebutuhan, maka satunya revisi perwali,”ujarnya.

Dia menambahkan BKPPD perlu dilakukan peninjaun ulang untuk di ajukan kembali agar bisa ditindaklanjuti, karena sangat disayangkan, nominal tersebut.

“Harus di sesuaikan itu, kita dukung karena sangat kecil,”ucapnya.

Merespon itu, Daud menuturkan untuk sementara kajian terbaru sebesar Rp.30 juta pertahun.” Kita sekarang sudah naikan menjadi Rp.30 juta. Kita sekarang biayai 22 orang ASN yang melanjutkan studi diluar yakni ada S1-S2,”tegasnya.