Golkar Target Menang 50 Persen Pilkada 2018

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menargetkan kemenangan di atas 50 persen dari 10 kabupaten penyelenggara pilkada 2018 di Nusa Tenggara Timur (NTT) termasuk pemilihan gubernur (pilgub).

Koordinator Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar, Fredi Latumahina sampaikan ini di Kupang, Kamis (28/9/2017).

Fredi mengatakan, secara nasional pada tahun 2018 sebanyak 171 daerah akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada). Sedangkan di wilayah Indonesia bagian Timur, ada 154 pilkada. Dari jumlah tersebut, 11 (sebelas) pilkada terjadi di NTT, yakni 10 pilkada kabupaten dan satu pemilu gubernur.

“Kita target menang pilkada di atas 50 persen termasuk pemilu gubernur di NTT. Sedangkan untuk wilayah Timur Indonesia, kita target menang di 105 daerah,” kata Fredi.

Dia menyampaikan, ada tiga agenda penting yang dihadapi ke depan yakni pilkada di 171 daerah di seluruh Indonesia pada 2018, serta pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019. Untuk pemilu presiden, Partai Golkar sudah membuat keputusan untuk mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden. Sedangkan calon wakil presiden, belum diputuskan.

Baca juga : NTT Urutan Tiga Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia

“Banyak pihak menginginkan agar calon wakil presiden dari kader Golkar. Untuk hal ini, mesti didiskusikan lebih lanjut,” ungkap Fredi.

Sedangkan untuk pemilu legislatif 2019, DPP telah targetkan agar meraih 20 persen atau 120 kursi di DPR RI dari 575 total kursi. Perolehan kursi sebanyak itu sehingga bisa menghasilkan keputusan politik yang bermanfaat untuk masyarakat banyak.

“Untuk meraih hasil yang maksimal sesuai target yang dtetapkan, kita akan perkuat saksi berbasis tempat pemungutan suara,” tandas Fredi.

Pada kesempatan itu dia mengingatkan pentingnya melaksanakan konsolidasi vertikal dan horizontal. Konsolidasi vertikal yakni memastikan pembentukan kepengurusan hingga tingkat kecamatan dan desa. Sedangkan konsolidasi horizontal yakni menata ulang semua ormas, baik yang mendirikan atau didirikan partai. Pengalaman selama ini, ormas hanya muncul saat musda. Sehingga setelah musda, ormas tersebut bubar lagi. Kalau ada, ormas itu tidak kerja dan hanya menuntut haknya.

“Semua ormas yang ada harus difungsikan kembali dan ditata ulang agar bisa bekerja sesuai tugas dan program yang telah ditetapkan,” tandas Fredi.