Pemprov NTT Tetap Proses Kerja Sama Pengelolaan Pante Pede

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap memproses kelanjutan kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) atas tanah Pante Pede di Kabupaten Manggarai Barat dengan PT Sarana Investama Manggabar.

Gubernur Frans Lebu Raya sampaikan ini dalam sidang paripurna DPRD NTT dengan agenda Tanggapan Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD 2017, Rabu (20/9/2017).

Lebu Raya menjelaskan, pemerintah terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi pemanfaatan aset. “Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menggali sumber- sumber pendapatan dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah antara lain, melakukan kerja sama pemanfaatan tanah dan bangunan melalui pola sewa dan pola bangun guna serah,” katanya.

Dia menyebutkan, kerja sama pemanfaatan aset melalui pola sewa antara lain, sewa bangunan ruko Friendship di Jln. Soeharto Kupang, gedung eks Hotel Flobamora di Naikolan Kota Kupang, gedung eks Lokabinkra di Jln. Urip Sumoharjo Kota Kupang. Sewa tanah kosong eks Sekolah Cina di Kelurahan Bonipoi Kota Kupang, tanah kosong untuk sejumlah usaha kios, warung makan, taman bunga, barber shop di Kota Kupang. Sewa tanah Kawasan Industri Bolok oleh sejumlah perusahaan di Desa Bolok, Kabupaten Kupang.

Baca juga : Ini Tanggapan Gubernur NTT Terkait Penutupan SMAN 3 Amabi Oefeto

Lebih lanjut Lebu Raya uraikan, kerja sama pemanfaatan aset melalui pola Bangun Guna Serah (BGS) antara lain, BGS tanah kosong di Jln. Kartini Kota Kupang dengan PT Hotel Sasando Timor Internasional. Tanah kosong eks lokasi pameran Fatululi dengan PT Nusa Bahana Niaga (Lippo Group). Tanah kosong eks SPG Negeri Kupang di Jln. Cak Doko Kota Kupang dengan PT Subasuka.

“Pihak Lippo Plaza menyewa tanah tersebut lalu membangun gedung untuk dipakai sebagai tempat usaha. Dan dalam waktu 30 tahun sesuai masa kontrak, bangunan dan lahan tersebut akan diserahkan kepada Pemprov sebagai pemilik,” terang Lebu Raya.

Lebu Raya menyampaikan, kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terhadap PAD berdasarkan deviden yang diperoleh tahun buku sebelumnya. Tentunya dengan mempertimbangkan jumlah penyertaan modal pemprov dan laba pada tahun buku tersebut.
“Pemerintah terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan meningkatkan PAD,” ujar Lebu Raya.

Dia mengatakan, salah satu cara mendorong kesadaran para wajib pajak adalah memberikan keringanan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dilakukan pada 2016 melalui Peraturan Gubernur 43/2016 selama tiga bulan. Pada tahun 2017 ini, pemerintah kembali memberikan keringanan (tax amnesty) terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku.