Bagikan Artikel ini

WALHI: Pantai di Kupang Masih Kotor

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Nur Hidayati menilai pantai- pantai di Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya di Kota Kupang, belum mendapat perhatian secara baik dari pemerintah. Sehingga Kota Kupang yang dikenal dengan sebutan kota karang itu, pantainya terkesan tidak terawat dan masih kotor.

“Pantai- pantai khususnya di Kota Kupang ini, yang saya lihat masih kotor, padahal pantai- pantai di sini cantik sekali, tidak seperti pantai- pantai di tempat lain,” kata Nur Hidayati pada peringatan Hari Bumi yang digelar di Pantai Batu Nona, Oesapa, Kota Kupang, Sabtu (22/4/2017).

Menurut Nur Hidayati, apabila pemerintah daerah memiliki kepedulian serta mampu mengajak atau menggiatkan masyarakat secara aktif untuk ikut menjaga dan melestarikan lingkungan dengan menyediakan fasilitas pendukung yang memadai, maka lingkungan pantai di Kota Kupang akan menjadi bersih dan semakin indah.

“Sangat minim sarana dan prasarana pendukung yang memadai, seperti kita lihat di sini (Pantai Batu Nona- red) tidak ada tempat sampah yang tersedia, sehingga ketika orang mau buang sampah, tidak tau ke mana harus membuangnya, pada akhirnya dia buang ke pantai yang kemudian menyebabkan pantainya jadi kotor,” ujarnya.

Nur Hidayati mengemukakan, terkait perhatian terhadap lingkungan, pemerintah memiliki peran untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Bahwa terdapat potensi alam yang sangat baik yang menjadi milik masyarakat di daerah yang harus dijaga atau dirawat dengan baik.

Baca : NTT Berpotensi Terhadap Ancaman Bencana Ekologis

“Kita melihat bahwa NTT memiliki potensi yang sangat besar mulai dari sumber pangan, sumber laut, dan juga kekayaan intelektual masyarakatnya. Selain itu, seperti yang kita lihat ada hasil kerajinan yang luar biasa seperti tenun ikat dan jenis kerajinan tangan lainnya, sebenarnya ini menunjukkan bahwa NTT memiliki tingkat budaya yang tinggi,” katanya.

Karena itu, Nur Hidayati menegaskan, pemerintah NTT harus berperan aktif dalam mendorong serta mengembangkan potensi- potensi yang ada, melalui kebijakan- kebijakan yang pro lingkungan. Pemerintah perlu memfasilitasi proses- proses kreatif masyarakat dan juga melindungi wilayah kelola rakyat yang produktif.

“Kepada Pemerintah Provinsi NTT, tolong kekayaan- kekayaan yang sudah ada ini jangan dihancurkan. Jangan sampai wilayah pangan masyarakat justru kemudian diberikan ijin untuk tambang dan jangan melakukan privatisasi seperti yang sudah terjadi di banyak tempat di Indonesia,” tegasnya.

Dengan adanya praktik privatisasi, lanjut Nur Hidayati, yang merasakan dampaknya adalah masyarakat atau warga lokal, yang mana pada akhirnya mereka hanya menjadi penonton, kemudian tersingkir, bahkan tidak memiliki kedaulatan untuk menentukan kehidupan mereka sendiri.

“Kalau masyarakat lokal sudah tersingkir maka yang pasti adalah berdampak pada hilangnya budaya lokal itu sendiri, kearifan- kearifan tradisionalnya pun akan hilang dan lama kelamaan akan punah bahkan komunitas lokal NTT yang sangat unik ini mungkin tidak akan ada lagi,” tandasnya.