Pemerintah Pusat Belum Tetapkan Status Jalan di Perbatasan RI-RDTL

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum masih belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) mengenai status jalan di wilayah perbatasan negara antara Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).

Hal ini disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jefry Un Banunaek kepada wartawan di Kupang, Jumat (13/01/2017).

Pernyataan tersebut dikatakan Jefry, sapaan untuk Jefry Un Banunaek, menanggapi puluhan masyarakat Molo Utara yang tergabung dalam Alinsi Masyarakat Molo yang datang, Jumat siang, untuk menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan yang rusak selama bertahun-tahun kepada Komisi IV DPRD NTT yang menangani masalah infrastruktur.

Menurut Jefry, status jalan di wilayah perbatasan negara Inonesia-Timor Leste di jalur Kapan- Nenas- Sutual, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) hingga saat ini masih non status atau vakum.

“Pemerintah sudah mengusulkan jalur tersebut sebagai jalan strategis nasional namun belum ada surat keputusan dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait,” katanya.

Politisi asal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu mengakui, kondisi jalur jalan Kapan-Nenas-Sutual sepanjang 53 kilo meter (km) dan juga jalur Kapan-Teneotob sepanjang 73 km itu memang sangat memprihatinkan.

Padahal, lanjutnya, daerah itu memiliki potensi yang cukup menjanjikan terutama di bidang peternakan, pertanian, hingga pariwisata yang cukup baik yang mana bisa dikembangkan untuk kemajuan daerah tersebut.

“Oleh karena itu kami akan segera melakukan konfirmasi dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT menyangkut hal ini,” katanya.

Baca : Tembok Penahan Gelombang di Dermaga Atapupu Jebol, Jalan Negara Terancam Putus

Jefry mengungkapkan, anggaran pembangunan jalan tersebut sudah dialokasikan dalam APBD I, namun sebelumnya ada usulan ke Pemerintah Pusat terkait status jalan tersebut menjadi jalan strategis nasional.

“Takutnya kalau SK menteri keluar tahun ini maka apa yang kita perjuangkan jadi sia-sia. Kalau itu menjadi urusan pemerintah pusat maka provinsi tidak bisa masuk lagi,” ungkapnya.

Dia menambahkan, karena kevakuman itulah maka ruas jalan tersebut dianggap non status. Meskipun demikian bisa saja dianggarkan dalam perubahan anggaran, namun harus ada koordinasi dengan kementerian terkait bahkan Balai Jalan setempat.

“Pada prinsipnya, katanya, pihaknya siap membangun jalan tersebut dengan mengalokasikannya melalui perubahan anggaran. Tahun lalu jalan tersebut sudah dibangun sepanjang dua kilo lebih,” tandasnya.

Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, Thomas Tiba mengatakan, pihak dewan tetap akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk kejelasan status jalan tersebut sehingga pembangunannya segera direalisasikan.

Menurut dia, keterlambatan pembangunan tersebut juga disebabkan adanya pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat untuk NTT mencapai Rp 6242 miliar.

“Di Dinas PU anggaran yang terpotong mencapai Rp 64 miliar makanya ada program pembangunan jalan banyak di potong termasuk hingga jalan lingkungan,” katanya.

Dia menambahkan, pihaknya juga akan membahas persoalan tersebut dalam rapat badan anggaran sehingga aspirasi pembangunan ini bisa secepatnya direalisasikan.