Bupati Manggarai: 217 Pegawai ASN Indisipliner, 6 Diantaranya Dipecat

Bagikan Artikel ini

Laporan Marten Don
Ruteng, NTTOlinenow.com – Sebanyak 217 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) dipastikan kena pasal indisipliner. 6 (Enam) orang diantaranya dipecat, kata Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus,SH,MH kepada sejumlah awak media, Rabu 11/1/2017 di Kantor Bupati Manggarai di Ruteng

Dasar hukumnya, kata Bupati Deno, PP 53 tahun 2010 dan peraturan Kepala BKN Nomor 21 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP 53 tahun 2010.

Kata Bupati Deno, ASN itu ada dua, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non PNS. Yang didalam UU istilahnya pegawai pemerintah dengan kontrak kerja (P3K).

Dalam peraturan itu, ada 16 kewajiban ASN. Salah satunya tentang masuk kerja. Yang sekarang ini hukuman disiplin pasal 3 ayat 11 tidak masuk kerja. Data itu diketahui dari hasil rekapan data sejak juli hingga 31 desember 2016.

“Bulan Juni kami buat SOP terkait bagaimana kalau masuk kantor atau tidak,” ungkapnya.

Ia juga menyebutkan tiga kategori hukuman, yaitu hukuman ringan, hukuman sedang dan hukuman berat.

Pertama, hukuman ringan, ada tiga jenis, seperti pegawai tidak masuk kerja selama lima hari, mendapat teguran lisan berjumlah 39 orang, pegawai tidak masuk kerja antara 6-10 hari teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas. Kedua, hukuman sedang, ada tiga jenis. Ketiga, hukuman berat ada lima jenis, salah satunya adalah pemberhentian dari jabatan. Pemberhentian tidak dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri.

Langkah ini diambil, kata Bupati Deno sebagai upaya Pemkab Manggarai dalam rangka reformasi birokrasi. Dalam rangka menciptakan ASN yang profesional.

Baca : Anggaran Pembangunan Bendungan Napun Gete Capai Rp 884 Miliar Lebih

Menurutnya, selama tahun 2017, 2018 ini adalah pintu masuk untuk menghasilkan ASN yang profesional. “Kita punya misi 5, penegakan supremasi hukum, HAM dan kesetaraan gender,” jelasnya.

Selain itu, Bupati Deno mengatakan, untuk sementara UU ASN ini hanya menjangkau pegawai ASN yang bertugas dikabupaten.

Akan tetapi mulai tahun ini dan kedepannya akan diberlakukan secara menyeluruh, mulai dari kabupaten, kecamatan hingga desa.

Bupati Deno juga memanggil seluruh para camat bahwa SOP ini, kalau selama 2016 baru menjangkau pejabat daerah di kabupaten, namun 2017 akan menjangkau hingga kepelosok-pelosok dimana saja ASN itu berada bahkan sampai ke unit-unit sekalipun. Karena pengorganisasian pegawai ini dibanyak unit.

Seperti dinas PPO itu satu unit, tapi ada UPTD, pengawas dan guru-gurunya. Kesehatan ada unit-unitnya di puskesmas dan pustu. BKKBN ada penyuluh KB nya. Pertanian ada penyuluh pertaniannya, sebutnya.

Terkait informasi bahwa ada sejumlah pejabat yang kena ASN akan berpindah tugas ke Kabupaten Manggarai Barat, dirinya berjanji akan bertemu langsung Bupatinya untuk menyampaikan bahwa pejabat atau pegawai yang bersangkutan sedang kena hukuman indisiplin.

“Saya akan bertemu langsung Bupatinya, dan akan sampaikan silahkan terima, tapi org ini sedang kena hukuman disiplin,” tegasnya.