Kementerian Hanya Terbitkan Satu SK dan Juknis PIP Untuk Dinas Pendidikan

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskial Loudoe mengatakan, Dari Hasil Koordinasi antara Pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Kupang, DPRD Kota Kupang Lewat Gabungan Komisi dan Perwakilan dari Rumah Aspirasi, Kemeterian hanya terbitkan satu Surat Keputusan (SK) yang ada pada dinas, dan satu Juknis yang ada pada dinas Pendidikan.

Kementerian tidak pernah menerbitkan SK lain dan diberikan Kepada pihak manapun termasuk rumah aspirasi Jeriko, yang oleh koordinatornya mengklaim punya SK dari Kemendikbud dan memaksa para kepala sekolah harus membuat surat rekomendasi kepada siswa penerima bantuan program PIP agar uang tersebut bisa dicairkan dari bank-bank yang direkomendasikan.

“SK hanya satu dan Proses harus melalui Sekolah, rekrutmen bisa siapa saja tapi prosedurnya harus lewat sekolah dan sistim dapodik, dan nama-nama harus diverifikasi sesuai kriteria penerima bantuan PIP lewat sekolah. Tidak bisa asal rekrut yang tidak sesuai juknis lalu memaksa sekolah mengeluarkan surat rekomendasi,” kata Yeskial Loudoe kepada wartawan saat menyampaikan hasil konsultasi Pihak DPRD Kota Kupang bersama pemerintah soal kisruhnya penyaluran PIP di Kota Kupang.

Dikatakan, sesuai Juknis PIP Tahun 2016, mekanisme penyaluran dana PIP, adalah Direktorat Teknis menyampaikan daftar penerima PIP yang tercantum dalam SK direktur lembaga penyalur untuk dibuatkan rekening, setelah itu direktorat teknis mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah mebayar (SPM) ke KPPN untuk diterbitkan Surat perintah pencairan dana (SP2D) berdasarkan SK direktur. Setelah semuanya siap, Direktorat teknis menginformasikan daftar peserta didik penerima penerima kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan surat keputusan penerima. Setelah itu, dinas pendidikan kabupaten/kota meneruskan informasi surat. keputusan ke sekolah/satuan pendidikan formal, dan sekolah/satuan pendidikan nonformal meneruskan informasi keputusan ke peserta didik/orangtua/wali.

“Jadi bukan pihak lain yang memegang SK yang tidak tahu dari mana asalnya, lalu membawa orangtua dan murid pergi sekolah lalu memaksa kepala sekolah menandatangani surat keterangan sekolah seperti yang selama ini terjadi. Semua mekanisme ada pada dinas dan dinas juga yang mengkonfirmasi sekolah untuk melakukan pencairan. Itu yang ada pada juknis,,” ujarnya.

Selain itu, dalam juknis, juga disebutkan bawa Peran dan Fungsi dinas adalah mensosialisasikan dan mengkoordinasi PIP kepada seluruh satuan pendidikan formal, satuan pendidikan nonformal dan masyarakat di wilayahnya.

Dinas juga, seperti yang tertera dalam juknis, kata Loudoe, punya kewenangan dalam menyetujui usulan siswa penerima dari sekolah, pemangku kepentingan satuan pendidikan nonformal setelah data terverifikasi menyampaikan/meneruskan usulan siswa penerima PIP dari sekolah melalui aplikasi pengusulan PIP (SD dan SMP), data usulan di Dapodik sekolah (SMA/SMK) dan usulan dari satuan pendidikan non formal ke direktorat teknis.

“Bukanya formulir PIP diberikan kepada siapa saja tanpa melihat kaya atau miskin atau berdasarkan Juknis. Penerima PIP sesuai juknis ada tujuh kriteria, yang intinya anak putus sekolah, dan miskin,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang, Jerhans Ledoh mengaku, bahwa bantuan PIP sudah seharusnya lewat dinas, dan dirinya meminta kepada para orangtua murid yang medapatkan Bantuan PIP yang salah, sudah saatnya sadar dan melapor ke Dinas sebagai pihak yang diberikan mandat oleh Kemendikbud dalm juknis untuk menyalurkan bantuan PIP.
Sedangkan untuk proses perekrutan bisa dilakukan siapa saja termasuk DPRD, DPR RI, Kepala Desa Lurah, Wartawan, tokoh masyarakat tokoh agama. Namun yang perlu dingat, nama-nama yang diusulkan harus taat pada kriteria yang sudah ditetapkan dalam juknis.

Di penghujung kegiatan Jumpa Pers, Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskial Loudoe sangat menyesalkan sikap dari Wakil Ketua I DPRD Kota Kupang, Kristian Baitanu dan dan Ketua Komisi IV Livingstone Ratu Kadja yang enggan hadir dalam kegiatan jumpa pers tersebut. Padahal kata Loudoe, penjelasan hasil konsultasi itu, seharusnya disertai Ketua Komisi IV, Livingstone Ratu Kadja, maupun Wakil Ketua I, DPRD Kota Kupang yang mempunyai fungsi pengawasan kepada Komisi IV DPRD.

“Saya heran kenapa mereka berdua tidak mau hadir. Keduanya seharusnya hadir dan memberikan penjelasan kepada masyarakat yang sudah beberapa kali mendatangi Komisi IV untuk dilakukan RDP soal penyaluran PIP dari rumah Aspirasi. Apakah ada unsur lain yang mereka pertimbangkan sehingga tidak hadir, saya tidak tahu. Mudah-mudahan mereka menghindar karena bukan alasan politis atau lainnya. Saya juga mau menghimbau kepada masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan pendidikan PIP dapat melakukannya lewat jalur yang benar,” ujarnya.