Fraksi Demokrat Minta Pemprov NTT Tunda Bangun Monumen Pancasila
Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Terhadap rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk membangun monumen Pancasila, Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT berpendapat agar pemerintah perlu mempertimbangkan kembali pelaksanaannya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Neil Rondo mengatakan, pada Sidang Paripurna Pendapat Akhir Fraksi- Fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD NTT, Senin (2/10/2017), Fraksi Partai Demokrat menyatakan pendapatnya agar pemerintah perlu menunda rencana pembangunan monumen dimaksud.
“Karena pertimbangan skema pembiayaan untuk membangun monumen yang bersumber dari APBD, pihak swasta bahkan sumbangan Aparatur Sipil Negara (ASN),” kata Winston kepada wartawan di Kupang, Selasa (3/10/2017).
Menurut Winston, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kepastian lokasi dan status lahan yang akan digunakan serta mempertimbangkan secara serius mekanisme pengelolaan maupun perawatan lebih lanjut nantinya.
Fraksi Partai Demokrat, kata Winston, juga kembali mengingatkan terkait pendapatan daerah yang sangat kecil peningkatannya yakni hanya sebesar 1,19 persen, sementara tambahan belanja sebesar 7 persen lebih.
Baca juga : Fraksi Keadilan dan Persatuan Tolak Rencana Pembangunan Gedung Kantor DPRD NTT
“Agak ironis memang, kita sangat bernafsu untuk meningkatakan belanja dibandingkan dengan kemampuan meningkatkan pendapatan. Kita terjebak pada ungkapan ‘besar pasak dari pada tiang’ yang mungkin tepat untuk menggambarkan kondisi ini,” katanya.
Selain itu, Winston menegaskan, dalam persepsi Fraksi Partai Demokrat, APBD Provinsi NTT harus dialokasi untuk sebesar- besarnya diprioritaskan untuk mengurus manusia NTT dan kesejahteraannya. Baru setelah itu, urus jalan, jembatan dan fasilitas gedung baru lainnya.
Karena itu, lanjut dia, selain menolak alokasi APBD untuk gedung DPRD NTT yang baru, Fraksi Partai Demokrat mendesak agar prioritas APBD perubahan dan juga APBD murni tahun 2018 pada pembiayaan untuk guru kontrak dan guru honor serta peningkatan kesejahteraan guru, baik kesra maupun penyetaraan beras.
“Usulan konkrit dan pendapat Fraksi Partai Demokrat adalah pemerintah perlu pertimbangkan adanya alokasi dana khusus untuk pembiayaan BOS daerah yang fokusnya pada pembiayaan honor dan kesejahteraan guru. Sehingga idealnya dapat memungkinkan semua guru honor dapat diangkat atau memiliki gaji setara guru kontrak provinsi,” ujarnya.
Winston menambahkan, fraksi yang dipimpinnya itu, juga mendorong dan mendukung pemerintah untuk serius mengupayakan tambahan DAU Tahun 2018 untuk kepentingan gaji 3000 orang guru ASN dan PNS yang saat ini dilimpahkan ke provinsi karena perubahan kebijakan nasional.
