BPJS Ketenagakerjaan Jalin PKS dengan Kejari Sumba Timur

Bagikan Artikel ini

Laporan Mohammad Habibudin
Waingapu, NTTOnlinenow.com – Untuk melindungi para pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Sumba Timur menjalin kembali perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sumba Timur NTT.

hal itu untuk memudahkan BPJS Ketenagakerjaan dalam berkoordinasi dengan Kejaksaan dalam hal penegakan kepatuhan pemberi kerja dan pemenuhan seluruh hak-hak para pekerja khususnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Penandatangan PKS ditandatangani oleh Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Induk NTT Christian Natanael dan Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur disaksikan langsung Bupati Sumba Timur Drs. Khristofel Praing, M.Si dan Asisiten Deputi BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua (BANUSPA) Armada Kaban.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTT Christian Natanael saat dikonfirmasi Rabu (12/4/2022) mengatakan, penandatanganan perpanjangan PKS antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejari Sumba Timur sebagai bentuk optimalisasi penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumba Timur.

“Jadi penandatanganan perpanjangan PKS ini sudah dilakukan pada hari Senin 11 April 2022 yang disaksikan langsung oleh Bupati Sumba Timur sebagai pihak Pemerintah Kabupaten,”ungkapnya.

Selain itu kata Christian, PKS juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam bidang perdata dan tata usaha negara yang bertujuan untuk efektifitas penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara baik didalam maupun diluar pengadilan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumba Timur Okto Rikardo, SH menyampaikan, dalam penandatanganan PKS dengan BPJS Ketenagakerjaan Sumba Timur pihaknya akan terus mengawal program jaminan sosial ketenagakerjaan semaksimal mungkin sehingga seluruh tujuan yang diharapkan akan berjalan baik dan lancar serta membawa manfaat bagi pekerja khususnya di Kabupaten Sumba Timur.

Okto menambahkan, dalam kerjasama PKS pihaknya juga akan membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam pendampingan dan pertimbangan hukum kepada perusahan yang belum patuh sehingga Kejaksaan akan berikan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku

“Tentu PKS ini dilakukan guna sinergitas dalam penanganan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara di BPJS Ketenagakerjaan juga dalam pelaksanaan bantuan hukum terhadap masalah tunggakan kewajiban iuran BPJS Ketenagakerjaan,”.