Wali Kota Minta Berharap Data Warga Terdampak Bencana Tahap II Segera Rampung

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Kota (Pemkot) telah mengirimkan data tahap pertama warga terdampak seroja ke Badan Nasional penanggulangan Bencana (BNPB). Sebanyak 2.553 Kepala Keluarga (KK) telah terkirim. Wali Kota berharap, data tahap dua segera rampung 2 Mei mendatang.

Data yang rilis Satgas tanggap darurat bencana Seroja Kota Kupang, menyebutkan sebanyak 22.290 warga yang terdampak, diantaranya rusak berat sebanyak 21.290, rusak sedang sebanyak 584 dan rusak ringan 874 unit rumah.

Sebanyak 22.748 kepala keluarga atau 113.740 jiwa yang rumahnya mengalami kerusakan. Enam orang dinyatakan meninggal dunia, delapan orang dilaporkan mengalami luka berat dan sebanyak 138 kepala keluarga terpaksa mengungsi di delapan titik tempat pengungsian.

Jumlah warga terdampak ini, tidak semuanya akan terakomodir dalam bantuan, tergantung verifikasi dan validasi serta uji publik nantinya.

Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, kemarin mengatakan, pemkot telah mengirimkan data tahap pertama sebanyak 2.553 KK ke BNPB untuk ditindaklajuti.

“Sedangkan sisanya masih akan dilakukan verifikasi validasi dan uji publik tahap yang ke dua hingga usai masa tanggap darurat pada 2 mei 2021 mendatang,” katanya.

Lebih jauh Jefri mengatakan, pemkot juga akan menyiapkan lokasi untuk merelokasi 314 kepala keluarga di sembilan kelurahan, antara lain Bakunase 2, Kolhua, Bello, Merdeka, Oebufu, Maulafa, Fatubesi dan Liliba yang kehilangan tempat tinggal akibat terjangan banjir dan longsor saat badai seroja terjadi.

“Saya mohon kesabaran serta dukungan doa dan partisipasi bapa mama basudara agar petugas dapat bekerja maksimal sehingga bantuan dapat segera direalisasikan kepada masyarakat,” katanya.

Penanggung jawab penggulangan Bencana Daerah Kota Kupang, Eli Wairata menambahkan, Tim saat ini telah melakukan verifikasi lanjutan tahap kedua setelah tahap pertama usia. Diiharapkan paling lambat 29 april mendatang, data-data itu sudah bisa rampung, sehingga dilanjutkan ke uji publik nantinya.

“Sehianga tanggal 2 Mei itu kita harapkan sudah selesai dan dikirimakan ke BPNP,” katanya.

Jika warga warga yang terdampak juga tidak terakomodir dalam bantuan, kata Wairata, kemungkinan akan diakomodir lewat APBD, baik Kota Kupang maupun Pemerintah Provinsi. Namun semuanya juga tergantung pada kemampuan keuangan daerah.