Begini Kata Ketum KIBAR Indonesia Tentang Survey Kinerja Jokowi di Lingkungan Anak Muda
Laporan Frans Watu
Jakarta, NTTOnlinenow.com – Anak muda di DKI Jakarta cenderung tidak puas dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo, sedangkan jumlah kepuasan anak muda tertinggi datang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Angka kepuasan sikap anak muda atas pemerintahan Jokowi berada di 86,2 persen di Jawa Tengah dan Jawa Timur berada diangka 70,6 persen.
Hal ini dikatakan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi pada diskusi yang berlangsung secara daring pada Minggu (21/3).
Dari keseluruhan 1.200 responden, 65.4 persen merasa puas dan cukup puas atas kinerja Presiden Jokowi. Burhanudin menilai kepuasan tersebut berimbang dengan opini publik pada survey yang dilakukan pada 4-10 Maret 2021.
Kelompok anak muda menganggap masalah yang paling urgent saat ini dan harus diselesaikan yaitu penanganan covid 19, manajemen pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, masalah pengangguran hingga korupsi.
Sementara itu, survey yang sama mencatat 55.4 persen anak muda percaya Jokowi mampu mengatasi pandemik covid 19 dan mayoritas responden anak muda cukup percaya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dapat bekerja secara baik dalam mengatasi covid 19.
Menaggapi hasil survey tersebut Ketua Umum Kibar Indonesia Ir.La Ode Budi berpendapat penyebab rendahnya kepuasaan anak muda atas kinerja Jokowi di DKI Jakarta disebabkan terhalangnya Pemerintah Pusat dalam mengimplemenasikan programnya di DKI Jakarta, hal ini dikarenakan komunikasi yang tidak harmonis antara Pusat dan DKI Jakarta.
Dalam kasus penangan banjir di DKI Jakarta kelihatan saling menyalahkan pada konsep normalisasi sungai di DKI Jakarta sudah digagas sejak era Sutiyoso dan dieksekusi ketika Jokowi dan Ahok menjabat sebagai Gubernur. Konsep normalisasi dirubah menjadi naturalisasi di era Anis Baswaden, pada hal konsep ini sejak era gubernur sebelumnya sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai program pengendalian banjir.
Gubernur DKI Anis Baswedan menghapus program normalisasi menjadi program naturalisasi sungai. Salah satu alasan Anies Baswaden memilih konsep naturalisasi ketimbang normalisasi karena normalisasi mengisyaratkan penggusuran rumah warga di bantaran sungai, lanjut La Ode.
