Diduga Sering Petieskan Perkara Korupsi, Kajari TTU Diadukan Masyarakat ke Jaksa Pengawas Kejagung RI

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Forum Masyarakat Peduli Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) melaporkan dan mengadukan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) TTU, Bambang Sunardi, S.H, kepada Jaksa Pengawas di Kejaksaan Agung RI di Jakarta.

Bambang diadukan karena diduga keras sering mempetieskan kasus-kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat ke kantornya. Padahal laporan masyarakat itu sudah dilengkapi bukti dan keterangan saksi.

Laporan pengaduan secara tertulis disampaikan lewat surat bernomor: khusus/laporan korupsi/x/2020 tanggal 26 Oktober 2020. Surat ditandatangani oleh Direktur Lakmas NTT, Viktor Manbait, S.H, Ketua Forum Masyarakat Anti Korupsi TTU, Willem Oki, S.E, dan Ketua Garda TTU, Paulus B. Modok, S.E.

Tembusan surat laporan pengaduan juga dikirimkan kepada Komisi Kejaksaan RI di Jakarta serta Kejaksaan Tinggi NTT di Kupang.

“Kami meminta dengan hormat Jamwas Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pengawas Kejaksaan RI Jaksa Agung RI agar memanggil dan melakukan pemeriksaan atas Kejari TTU yang diduga kurang profesional dan melakukan pembiaran dalam penanganan sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan masyarakat TTU,” tulis forum dalam suratnya.

Menurut forum, perbuatan Kejari TTU telah menyimpang dari Kode Etik Kejaksaan RI sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung NOMOR: PER067/A/JA/07/2007 tentang kode etik perilaku jaksa sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Huruf a yang mewajibkan jaksa dalam menjalankan tugas profesi wajib mentaati kaidah hukum, peraturan perundang – undangan dan aturan kedinasan yang berlaku.

“Berikutnya pasal 4 huruf g, yang melarang setiap jaksa dalam melaksanakan tugas profesi, membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum,” tulis forum.

Forum juga meminta Jamwas Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pengawas Kejaksaan RI untuk mengawasi dan memastikan Kejari Kefamenanu TTU segera menindaklanjuti kasus-kasus dugaan Korupsi yang sudah dilaporkan Forum Masyarakat Peduli Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten TTU.

“Serta mendesak Kejari Kefamenanu meminta maaf kepada masyarakat TTU atas pengabaian penanganan dugaan kasus – kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Kefamenanu,’ tulis Forum.

Kasus Korupsi Yang Dipetieskan

Sejak tahun 2013 hingga tahun 2020, Kejari TTU menangani sejumlah dugaan kasus Korupsi baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun merupakan temuan dari pihak Kejari TTU.

Kasus-kasus dugaan Korupsi tersebut diantaranya adalah melakukan tebang pilih penanganan hukum atas dunggan korupsi atas 4 paket proyek jalan perbatasan dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.096.7022.000.

Rinciannya, yakni paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Desa Faenake Banain senilai Rp. 1.336.770.000, dengan pemenang tender CV. Pamitran.

Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kantor Camat Bikomi Utara senilai Rp. 897.525.000,dengan pemenang tender CV. Kemilau Bahagia.

Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kefamenanu Nunpo senilai Rp. 1.778.200.000, dengan pemenang tender CV. Berkat Ilahi.

Peningkatan Jalan Ruas Jalan Saenam Nunpo Section III senilai Rp. 2.229.210.000, dengan pemenang tender CV. Tritunggal Abadi.

Dari 7 paket proyek jalan perbatasan senilai Rp 9.545.312.000 dimana 3 paket Pekerjaan telah di putuskan inkracht dan berkekuatan hukum tetap pada tahun 2019 lalu.

Sementara 4 kasus dugaan korupsi senilai Rp.4.096.7022.000 tersebut di tangguhkan penanganannya oleh Kejari TTU dengan alasan sepele karena nilai kerugian negaranya lebih kecil dari 3 paket jalan perbatasan yang telah di putuskan dan berkekuatan hukum pada tahun 2019 tersebut.

“Tebang pilih penanganan dugaan kasus korupsi oleh pihak Kejari TTU juga nampak dan telanjang di tunjukkan juga dalam dugaan korupsi pelampauan Anggaran Belanja senilai Rp 14.237.210.474 diluar APBD Induk TA 2019 atas Belanja Pegawai Honorarium senilai Rp 11.598.039.134,00 yang direalisasikan untuk pemberian honorarium kepada pegawai tidak tetap pada Dinas PKO kabupaten TTU,” papar forum dalam suratnya.

Berikutnya belanja hibah senilai Rp 1.224.171.340 dan Belanja Bantuan sosial senilai Rp 1.415.000.000  yang terjadi melalui Penerbitan Peraturan Bupati TTU tentang Perubahan Penjabaran APBD TTU 2019 sebanyak 6 kali dalam satu tahun anggaaran 2019, yang terakhir dengan Peraturan Bupati TTU Nomor 141 tahun 2019 tentang perubahan Penjabaran APBD TTU Tahun 2019, sebagaimana temuan BPK dalam Laporan Nomor 85.b/LHP/XIX.KUPANG/072020 tanggal 17 Juni 2020 yang telah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kefamenanu oleh masyarakat namun belum ditindak lanjuti.

Sebelumnya Kejari Kefamenanu yang menaruh perhatian ekstra serius melalui TP4D Kejari TTU atas pelaksanaaan Pembangunan Taman Doa dan Patung Kristus Raja dengan dana multiyears APBD TTU senilai 90 milyar lebih. Namun kasus ini kemudian didiamkan oleh jaksa sendiri.

Keterangan Foto : Ketua Forum Masyarakat Anti Korupsi TTU, Willem OKi,S.E, menyerahkan tembusan surat pengaduan kepadaKajari TTU, Bambang Sunardi, S.H, Senin (26/10/2020)