Bupati TTU Dituding Fraksi PKB “Sandera” SK dan Honor 1.712 Guru Teko

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD TTU menuding Bupati Timor Tengah Utara (TTU) Raymundus Sau Fernandes, S.Pt, “menyandera” 1.712 Surat Keputusan (SK)pengangkatan guru pegawai tidak tetap (PTT) atau guru tenaga kontrak (Teko).

“Sebab sudah 8 bulan bekerja, SK dan honor 1.712 guru teko belum diterbitkan dan dicairkan oleh Bupati TTU. Jumlah ini belum terhitung tenaga kontrak dan tenaga teknis lainnya yang bekerja di sejumlah SKPD di lingkup Pemkab TTU. Padahal mereka sudah bekerja selama 8 bulan Iebih,” tulis Fraksi PKB dalam pemandangan fraksinya Terhadap Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD Kabupaten TTU TA 2020.

Padahal di masa pandemi Covid-19 tahun 2020 ini, honor itu sangat dinantikan guru Teko dan keluarganya sebagai modal bertahan dalam menghadapi situasi ekonomi yang kian terpuruk.

“Di mana nurani kemanusiaan Bupati TTU dan para pejabat pengambil keputusan di daerah ini? Ataukah ini hendak dijadikan komoditas politik dalam rangka pilkada?,” tulis Fraksi PKB.

Fraksi PKB juga memberikan deadline 1 x 24jam kepada Bupati TTU dan jajarannya untuk segera menerbitkan SK dan mencairkan honor para guru teko dan tenaga PTT di instansi lainnya.



Pendapat senada juga disampaikan Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra dan Fraksi Ampera.

Bupati TTU Bantah Tudingan Fraksi – Fraksi

Menanggapi tudingan dan desakan sejumlah fraksi di DPRD TTU tersebut, Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes, S.Pt, membantah keras telah menyandera SK dan honor para guru teko dan pegawai PTT lainnya.

Dalam dokumen Jawaban Pemerintah Terhadap Pendapat Fraksi – Fraksi Terhadap Nota Keuangan Atas Rancangan Perubahan APBD TA 2020, Bupati TTU menyebutkan beberapa alasan kenapa SK dan honor belum diterbitkan.

Pertama, usulan PTT Dinas PPKO Kabupaten TTU masih dalam proses verifikasi ulang agar PTT yang diangkat benar-benar memenuhi persyaratan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam penetapan pengangkatan PTT khususnya guru teko.

Kedua, SK PTT Sekretariat DPRD TTU belum diserahkan karena terdapat perubahan tugas beberapa PTT yang tidak sesuai kebutuhan organisasi dan belum adanya klarifikasi oleh pimpinan DPRD TTU dan Plt Sekretaris DPRD TTU terhadap masalah perubahan tersebut.

Ketiga, sedangkan SK PTT pada lingkup Kantor Dinas Lingkungan Hidup masih sementara dalam proses penandatanganan dan belum dibagikan karena sebagian besar menunjukkan kinerja buruk. Oleh karena itu perlu dilakukan penilaian ulang dan verifikasi atas laporan kinerja.