Dinas PUPR Belu Survey Warga Miskin Terkait Program Bantuan Rumah

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Belu masih melakukan survey dan pengumpulan data terkait warga miskin yang tidak berdaya.

Rangkaian kegiatan itu terkait rencana perumahan untuk tahun depan bagi warga masyarakat miskin yang tidak berdaya di wilayah Belu, Timor Barat perbatasan RI-RDTL.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Belu, Vinsensius Laka ketika dihubungi, Senin (18/5/2020).

Menurut dia, saat ini pihaknya tengah turun ke lokasi guna lakukan pendataan terhadap warga miskin tidak berdaya untuk bantuan perumahan. “Semua tergantung hasil survey. Sekarang kami lagi kumpulkan data, dan turun ke lokasi,” terang Laka.

Dikatakan bahwa, terkait bantuan perumahan tersebut pihaknya rencana usulkan atau memasukan di anggaran APBD Belu tahun depan.

Terpisah, Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Belu Yohanes Moruk menuturkan, sesuai data base pada tahun 2017 terdapat 18.136 rumah tidak layak huni (RTLH).

Namun, jumlah itu telah berangsur kurang setelah pemerintah melalui Dinas PUPR menggulirkan program bantuan stimulan rumah dengan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN sehingga pada 2020 jumlah RTLH di Belu tersisa 13.967 unit.

“Selain 13.967 RTLH,masih terdapat 4.169 KK di wilayah Belu yang belum memiliki rumah atau saat ini masih tinggal numpang (backlog). Jumlah ini mulai berkurang setelah Pemkab Belu sejak 2017 terus memberikan bantuan perumahan ke warga yang tidak memiliki rumah,” ujar dia kepada media.

Disampaikan, sesuai data base perumahan Kabupaten Belu, pada 2017, terdapat 5.274 KK yang tidak memiliki rumah dan hingga 2020 masih tersisa 4.169 KK yang belum memiliki rumah.

Lanjut Yan sapaan akrab Kabid, Pemkab terus berupaya secara maksimal dengan menggunakan anggaran baik dari APBD maupun dari APBN untuk terus mengurangi jumlah RTLH dan juga membangun rumah bagi KK yang belum memiliki rumah.

Masih menurut dia, untuk tahun 2020 urusan perumahan lewat DAU APBD kabupaten Belu dialokasikan untuk peningkatan kualitas RTLH sebanyak 186 unit rumh. Selain itu, DAK Afirmasi terdapat 289 unit rumah dan BSPS APBN tahap pertama 200 unit rumah.

Sementara untuk BSPS APBN tahap kedua terdapat 150 rumah dan untuk DAU APBD kabupaten Belu alokasi per unit senilai Rp15 juta x 186 unit. Sedangkan DAK Afirmasi dan BSPS APBN nilai masing-masing unit Rp17.5 juta x total unit rumah.

“Bantuan rumah yang bersumber dari DAU APBS Kabupaten Belu tersebar di 12 Kecamatan. Masing-masing Kecamatan memperoleh atau mendapatkan sebanyak 16 unit rumah,” urai dia.

Sedangkan bantuan rumah yang berasal dari DAK Afirmasi tersebar di sejumlah desa yakni Desa Naitimu 25 unit, Umaklaran 25 unit, Maumutin 30 unit, Tohe 34 unit, Raifatus 25 unit, Sarabau 25 unit, Dafala 25 unit, Bauho 25 unit, Takirin 25 unit, Bakustulama 25 unit dan desa Dualasi 25 unit.

“Untuk BSPS APBN Tahap I Tahun Anggaran 2020 bantuan rumah tersebar di Desa Kenebibi sebanyak 30 unit rumah, Jenilu 30 unit, Leosama 30 unit, Fatukbot 20 unit, Naekasa 40 unit, Sadi sebanyak 30 unit rumah dan Kelurahan Umanen 20 unit,” terang Yan.

Tambah dia, selain pelaksanaan program bantuam rumah layak huni di tahun 2020, Pemkab Belu juga telah membuat recenana untuk terus melakukan program serupa pada tahun 2021 dimana sesuai rencana kerja akan ada program bantuan yang bersifat swadaya.

Untuk rencana kerja tahun 2021 lewat DAU APBD Kabupaten Belu telah direncanakan peningkatan kualitas rumah dengan stimulan kepada masyarakat yang mampu swadaya per rumah senilai Rp17.5 juta dengan rincian Rp15 juta untuk bahan bangunan dan 2.5 juta untuk upah tukang.

“Kita juga merencanakan sebanyak 100 unit rumah terima kunci akan diberikan pada warga penerima yang betul-betul tidak mampu atau tidak berdaya,” pungkas Mantan Lurah Manuaman itu.