Cegah Stunting Melalui Intervensi Gizi Spefisik dan Gizi Sensitif

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Pencegahan stunting sangat penting dilakukan melalui dua intervensi yakni intervensi gizi spefisik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spefisik merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) dan berkontribusi pada 30% penurunan stunting.

Kerangka kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan pada sektor kesehatan. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Sedangkan intervensi gizi sensitif adalah kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dan berkontribusi pada 70% intervensi stunting.

Sasaran dari intervensi gizi spesifik adalah masyarakat secara umum dan tidak khusus ibu hamil dan balita pada 1.000 hari pertama kehidupan. Upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif bila intervensi gizi spesifik dan sensitif dilakukan secara konvergen.

Demikian Wakil Bupati Belu, J. T Ose Luan dalam sambutannya sekaligus membuka pertemuan analisa situasi stunting tingkat Kabupaten Belu bertempat di hotel Nusa II, Atambua, Timor Barat wilayah perbatasan RI-RDTL, Rabu (5/2/2020).

Dikatakan, pertemuan ini akan lebih difokuskan pada upaya percepatan pencegahan stunting. Sesuai hasil riset kesehatan dasar provinsi NTT, untuk Kabupaten Belu prevalensi stunting sebesar26,95% pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 sebesar 21,23%.

Penurunan stunting perlu dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak. Stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini beresiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa, lebih rentan terhadap penyakit.

Lanjut Ose, strategi penurunan stunting adalah pendekatan muktisektor dan intervensi terintegrasi. Upaya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan diperlukan untuk mempercepat upaya menurunkan angka prevalensi stunting pada anak.

“Pendekatan multisektor untuk melakukan konvergensi program pencegahan stunting harus dilakukan di semua tingkatan sejalan dengan strategi nasional pencegahan stunting,” jelas dia.

Tambah Mantan Sekda itu, penguatan regulasi guna cegah stunting juga dibutuhkan untuk tingkatkan koordinasi diantara sesama pemangku kepentingan terkait. Namun, tanpa koordinasi dan sinkronisasi kebijakan maka pelaksanaan program itu bisa menjadi kurang efektif.

Pertemuan analisa situasi stunting berlangsung hingga besok Kamis (6/2) dibagi dalam empat kelompok kerja yaitu, kelompok kerja pelayanan kesehatan yang diketuai Kepala Dinas Kesehatan, kelompok kerja ketersedian pangan yang dipimpin Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kelompok kerja perlindungan pemberdayaan masyarakat yang diketuai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kelompok kerja peningkatan penyedian air bersih dan sanitasi yang diketuai oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Hadir dalam kegiatan kerjasama Dinas Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Belu, Plh Sekda Belu, Marsel Mau Meta, Kadis Kesehatan dr. Joice Manek, Kepala BP4D, Florianus Nahak, Kadis Peternakan, Umbu K. Biri, Kadis PMD, Januaria Nona Alo, Kadis Pertanian, Gerardus Mbulu, perwakilan NGO dan para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Belu.