Menguji Komitmen PLN Melistriki Garda Terdepan NKRI
Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, merupakan salah satu dari sembilan agenda prioritas atau Nawa Cita yang digagas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Membangun Indonesia dari tepian negeri termasuk di dalamnya mengupayakan pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kawasan ini menjadi salah satu prioritas untuk dikembangkan sesuai dengan program Nawa Cita.
Tentu ini bukanlah hal mudah, mengingat masih banyak daerah 3T tidak lepas dari kondisi geografis Indonesia yang meliputi ribuan pulau yang tersebar mulai dari Sabang (Aceh) hingga Merauke (Papua), Miangas sampai pulau Rote.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu meningkatkan rasio elektrifikasi dalam upaya menerangi seluruh desa di wilayah NKRI. Karena itu, Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau PT PLN (Persero) merupakan sebuah BUMN yang mengurusi semua aspek kelistrikan di Indonesia, dituntut bekerja keras merealisasikannya pada 2019 mendatang.
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah 3T karena berbatasan langsung (darat) dengan negara Timor Leste dan berbatasan (laut) dengan Australia.
NTT sebagai garda terdepan juga memiliki tantangan tersendiri karena topografi di daerah perbatasan sangat sulit dijangkau, medan yang buruk dan juga karena konsentrasi pemukiman warga yang terpencar, dengan jumlah yang sangat minim.
Akses menuju lokasi sulit dan keterbatasan infrastruktur sehingga mobilisasi dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan membutuhkan waktu dan biaya yang cukup mahal.
PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTT dalam sebuah kesempatan mengajak media massa melalui ekspedisi press tour, menyusuri pelosok di daratan Timor, khususnya wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan, Distric Oecusse, Negara Demokratik Timor Leste, untuk melihat secara langsung upaya yang dilakukan untuk melistriki seluruh wilayah NKRI.
Untuk sampai di Desa Oepoli, Kecamatan Amfoang Timur, daerah yang berbatasan langsung dengan negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), meski jaraknya hanya sekitar 181 kilometer (Km) namun butuh waktu sekitar 7 sampai 8 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda empat.
Kondisi jalan di wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang sangat memilukan. Umumnya tidak beraspal, berlubang, batu lepas berserakan dan badan jalan bergelombang. Saat musim kemarau, debu tebal berterbangan ketika kendaraan melintas.
Tak hanya itu, kendaraan harus menyusuri bahkan menyeberangi puluhan bahkan ratusan sungai maupun anak sungai yang belum dilengkapi fasilitas jembatan penyeberangan. Rata-rata lebar sungai bervariasi, ada yang sempit tapi ada pula lebar sekitar 300 meter, bahkan yang paling lebar diperkirakan hampir mencapai 1.000 meter.
Perjalanan selama dua hari sejak Jumat hingga Sabtu (5 – 6 Oktober 2018), banyak pengalaman dan kesan yang dirasakan, dilihat langsung oleh rombongan press tour terkait perjuangan PLN melistriki wilayah perbatasan.
Keadaan topografis di daerah itu umumnya berbukit-bukit dengan dataran tersebar secara sporadis pada gugusan yang sempit. Lebih dominan permukaan berbukit dan bergunung-gunung, dataran-dataran yang sempit memanjang mengikuti garis pantai, diapit dataran tinggi atau perbukitan.
Kondisi topografi, infrastruktur jalan dan jembatan sangat memilukan, ditambah lagi dengan jumlah vendor yang minim, menjadi tantangan tersendiri bagi PLN untuk mencapai target elektrifikasi.
Menurut Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UPPK) Kupang PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) NTT, Joko Martono, awalnya PLN UIW NTT diberi target untuk merealisasikan 100 persen desa berlistrik pada tahun 2018 ini. Namun dipastikan tidak bisa tercapai, sehingga diberi tambahan waktu hingga tahun 2019 mendatang. “Hingga periode September 2018, sebanyak 871 desa di NTT belum berlistrik,” kata Joko.
Joko menjelaskan, pada tahun 2017, sebanyak 1.200 desa yang belum berlistrik. Karena itu, pada awal tahun, PLN NTT ditargetkan harus melistriki sebanyak 600 desa yang menyebar di 21 kabupaten. Namun target itu tidak bisa dicapai, karena hingga September 2018, baru 329 desa yang terealisasi. Walau belum tercapai, tapi bila dibandingkan dengan tahun 2015 ke bawah, realisasinya cukup tinggi.
“Kalau sebelum tahun 2015, maksimal desa berlistrik yang dibangun hanya 100 desa per tahun,” papar Joko.
Joko menyebutkan sejumlah kendala yang dihadapi dalam merealisasikan 100 persen desa berlistrik. Sejumlah kendala itu antara lain, kondisi medan geografis terutama di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau.
Selain itu, jumlah vendor (pelaksana proyek) yang mengerjakan listrik desa yang sangat terbatas, yakni hanya 20 vendor yang didominasi lokal. Kondisi kerapatan pemukiman penduduk yang kurang juga menyebabkan pembangunan listrik menjadi mahal. Misalkan begitu masuk perkampungan, potensi calon pelanggan hanya 100 kepala keluarga.
“Walau demikian harus dikerjakan karena masyarakat membutuhkan listrik, padahal biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar,” ujar Joko.
Dengan melihat progres desa berlistrik dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, diyakini target 100 persen desa berlistrik di NTT bisa tercapai pada tahun 2019 mendatang. Tentunya komitmen itu harus diikuti para vendor dengan bekerja cepat dan tepat. Sehingga NTT pada akhirnya menjadi Nusa Tuntas Terlistriki karena PLN berhasil merealisasikan target dan semua desa menikmati listrik yang berasal dari PLN.
