Izin Investasi Berdampak Merusak Lingkungan Perlu Ditinjau Kembali
Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta untuk melakukan peninjauan kembali izin terhadap investasi perkebunan maupun ternak bahkan bisnis perhotelan yang berdampak merusak lingkungan, alam dan potensi wisata.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Winston Neil Rondo sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Sabtu (29/9/2018).
Menurut Winston, Fraksi Partai Demokrat mendukung komitmen pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan sektor pariwisata sebagai potensi unggulan NTT dan juga menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional untuk wilayah NTT.
“Salah satu langkah cepat yang telah diambil Gubernur adalah melakukan moratorium tambang yang dianggap sebagai salah satu potensi yang dapat menghambat pembangunan pariwisata,” ungkapnya.
Dia menegaskan, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya pada industri ekstraksi seperti tambang tetapi juga pada segala upaya atau kegiatan yang dapat merusak potensi pariwisata.
“Eksploitasi lahan yang berlebihan untuk investasi yang mencaplok area-area potensial pariwisata seperti kawasan pantai, hutan lindung, cagar budaya harus juga dihentikan,” tegasnya.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kupang ini juga menyatakan, moratorium yang akan dilakukan pemerintah tidak hanya terhadap tambang tetapi harus dilakukan terhadap semua jenis investasi yang merugikan rakyat NTT dan berpotensi merusak lingkungan bahkan potensi pariwisata yang dimiliki.
“Bapak Gubernur dan jajaran juga harus berani melakukan moratorium terhadap investasi pengelolaan lahan untuk perkebunan dan peternakan di daratan Sumba oleh PT Muria Sumba Manis (PT MSM) dan PT Asia Beef yang tidak saja merugikan bahkan mencaplok tanah ulayat masyarakat adat Sumba dan juga berpotensi merusak kawasan hutan, pantai dan cagar budaya yang menjadi ikon pariwisata Sumba,” ujarnya.
Fraksi Partai Demokrat, lanjut Winston, juga mendukung pemerintah agar segera melakukan desain percepatan pembangunan pariwisata NTT. Banyak kajian yang telah dilakukan untuk pengembangan pariwisata di NTT, karena itu dibutuhkan komitmen dan kemampuan untuk mengintegrasikannya dalam program pembangunan daerah.
“Hal yang juga perlu menjadi catatan serius adalah terkait perizinan-perizinan maupun sertifikasi profesional yang berkontribusi bagi percepatan pembangunan pariwisata seperti pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) di tingkat provinsi,” tandasnya.
