Dinas PPPA NTT Bersama LBH APIK Bentuk Satgas di Desa Niukbaun

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bekerjasama dengan LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan) NTT, membentuk Satuan Tugas (Satgas) PPPA di Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang.

Kepala Dinas PPPA Provinsi NTT, Erni Usboko mengatakan pembentukan satgas dimaksud untuk menekan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dan juga maraknya kasus perdagangan orang (human trafficking) di Kabupaten Kupang, dan daerah lain di NTT.

“Karena itu, besok (9/3/2018) kami akan melakukan sosialisasi hukum terkait dengan pembentukan Satgas PPPA di Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang,” kata Erni kepada NTTOnline di Kupang, Kamis (8/3/2018).

Menurut Erni, untuk pembentukan Satgas PPPA di Desa Niukbaun tersebut merupakan tahap yang kedua, karena sebelumnya pada tahap pertama sudah dibentuk satgas di Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang pada tanggal 26 Februari 2018 lalu.

“Untuk sementara baru dua desa ini, ke depannya kami ingin menjadikan beberapa desa sebagai lab school atau sebagai contoh bagi desa-desa yang lainnya,” ungkap Erni.

Dia mengatakan, kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut sebagai tugas dari Dinas PPPA Provinsi NTT tetapi juga merupakan rangkaian dari aneka kegiatan peringatan Hari Perempuan Internasional ke- 109 tahun 2018.

“Ini harus dilakukan oleh Dinas PPPA untuk mengatasi atau memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak, karena itu kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi dan pembentukan Satgas PPPA di sana,” katanya.

Erni menjelaskan, satgas yang dibentuk tersebut melibatkan warga setempat, sehingga untuk penanganan kasus yang terjadi dapat ditangani dengan tidak mengabaikan kearifan lokal masyarakat setempat.

“Dengan demikian harapan kita bersama adalah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dianggap sepele tetapi bisa diangkat ke permukaan untuk diselesaikan dan tidak boleh terjadi lagi,” jelasnya.

Ketika ditanya apakah Desa Niukbaun dipilih untuk pembentukan Satgas PPPA tersebut karena memiliki catatan angka kekerasan yang tinggi, Erni mengatakan bahwa Niukbaun berada di wilayah Kabupaten Kupang yang merupakan salah satu kabupaten dengan angka kekerasan yang cukup tinggi.

“Untuk tahap-tahap awal ini kami sengaja memilih tempat-tempat yang tidak terlalu jauh agar mudah dijangkau serta efektif dalam melakukan koordinasi, pembinaan dan juga pemantauan, sehingga satgas ini betul-betul hadir dan diberdayakan,” ujarnya

Dia berharap, dari pembentukan satgas di dua desa di Kabupaten Kupang tersebut sebagai langkah awal dan cikal bakal yang kemudian bisa menjadi embrio atau virus yang dapat menjangkitkan hal positif ke tempat-tempat lainnya di NTT.

“Memang kami belum bisa menjangkau secara keseluruhan namun perlahan-lahan tetapi pasti, karena ini semua juga berawal dari kesepakatan bersama masyarakat, bahkan mereka sendiri meminta untuk membentuk satgas ini,” tandasnya.