Kepercayaan Masyarakat Terhadap Parpol Mulai Berkurang

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Kepercayaan masyarakat terhadap partai politik (Parpol) mulai berkurang yang ditandai dengan partisipasi pemilih pada setiap pesta demokrasi, baik pemilu nasional maupun pemilu kepala daerah (Pilkada) tidak sesuai yang diharapkann.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Nusa Tenggara Timur (NTT), Sisilia Sona sampaikan ini pada kegiatan sosialisasi UU 7/2017 di Kupang, Kamis (30/11/2017). Kegiatan yang dihadiri para lurah se-Kota Kupang itu mengusung tema “Pemilu bertujuan untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat dan berkualitas.”

Sisilia mengatakan, pemerintah berkewajiban untuk menyukseskan pemilu. Karena itu salah satu tugas yang harus dilaksannakan pemerintah di setiap tingkatan adalah memastikan semua masyarakat terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT). Karena suksesnya pemilu tidak hanya terletak pada lembaga penyelenggara, tapi pemerintah.

“Pemerintah harus mampu menciptakan situasi aman dan kondusif agar masyarakat leluasa memberikan hak suaranya,” kata Sisilia.

Pada kesempatan itu dia menyebutkan sejumlah kendala yang ditemukan setiap kali ada hajatan pesta demokrasi. Kendala tersebut antara lain, pemilih kurang tahu tentang semua tahapan pemilu karena kurangnya sosialisasi. Ke depan, terutama terkait pilkada serentak 2018 mendatang, informasi harus dilakukan seluas- luasnya. Satu suara yang diberikan sangat menentukan nasib bangsa dan daerah ke depan.

Hambatan lainnya, lanjut Sisilia, rakyat kurang percaya terhadap parpol. Apalagi banyak pimpinan dan kader partai yang dipenjarakan karena terlibat dalam kasus hukum. Namun harus diingat, masalah hukum yang dijalani itu, bukan atas nama partai tapi persoalan individu.

Karena itu, lanjutnya, masyarakat harus memberi kepercayaan kepada negara dengan berpartisipasi memberikan hak suaranya. Netralitas penyelenggara di tingkat bawah mutlak dijunjung tinggi untuk menghasilkan pemilu yang demokratis.

Baca juga : Penyuluh Pertanian Berusia di Atas 35 Tahun Harus Diangkat

“Kita tekankan ini karena ada kandidat yang tidak melakukan kampanye, tidak dikenal oleh pemilih, tapi hasilnya terpilih karena mendapat banyak dukungan suara,” ungkap Sisilia.

Dia berpendapat, kurang validnya DPT juga menyebabkan terjadi penyalahgunaan oleh penyelenggara di tingkat bawah. Politik uang harus dihentikan. Slogan ambil uang dan tidak memilih orangnya harus dijauhkan. Slogan yang harus diemban adalah jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya, dan laporkan orangnya ke lembaga pengawas yakni Panwas atau Bawaslu.

Sisilia menambahkan, pemerintah di setiap tingkatan sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) harus memberi warna yang lebih khusus untuk menyukseskan pemilu 2019 dan pilkada 2018. Indikatornya, partisipasi pemilih meningkat. Dalam konteks dimaksud, saat ini adalah waktu yang tepat berbenah diri untuk melengkapi kekurangan.

“Jika pemerintah memfasilitasi dengan baik serta KPU dan Bawaslu menjalankan tugas secara benar, kita meyakini pemilu pasti sukses,” papar Sisilia.

Anggota KPU NTT, Thomas Dohu mengakui, proses pendataan pemilih masih bermasalah. Solusi yang diambil adalah panitia pemungutan suara (PPS) mendatangi setiap rumah untuk memastikan bahwa seorang pemilih telah terdata dalam DPT. Kendala, kebanyakan ketua RT/RW terutama di wilayah perkotaan berstatus PNS. Sehingga ketika petugas hendak melakukan koordinasi, tidak bertemu dengan ketua RT/RW.

Anggota Bawaslu NTT, Jemris Fointuna menyampaikan, saksi yang dibayar negara adalah saksi yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Seorang PNS yang isteri atau suaminya sebagai peserta pemilu, bisa melakukan sosialisasi pemenangan setelah jam kantor. Atribut kampanye dibuka sendiri oleh peserta pemilu.