Bupati Kupang Ragukan Angka Pesakitan TB Yang Rendah

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Bupati Kupang, Ayub Titu Eki pertanyakan kepada jajaran dinas terkait di Pemerintah Kabupaten Kupang terkait angka penderita Tubercolosis (TB) yang rendah. “Saya meragukan angka pesakitan Tubercolosis di wilayah ini, jangan sampai pendataan yang tidak benar,” ungkap Bupati dua periode itu, saat membuka Pertemuan Advokasi dan Sosilisasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Dalam Rangka Penguatan Komitmen Daerah Menuju Eliminasi Tuberkolosis 2035 di Kabupaten Kupang, Selasa (28/11/2017).

Menurut Titu Eki, Rencana aksi harus didukung pendataan yang benar dan progresiv, untuk menekan penderita Tubercolosis dan Malaria perlu membuat pendataan, perencanaan dan tindak lanjut yang benar dan sistematis serta perlu sinergi lintas sektor. Jangan sampai petugas hanya membuat laporan asal bapa senang.

Kalau perlu menurut Bupati Titu Eki, saat petugas temukan penderita Tubercolosis harus segara ditangani dengan “mengisolasi” dan diobati sampai sembuh, agar tidak menyebar kepada orang lain.

Titu Eki mendukung atas sinerginya pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten Kupang dalam eliminasi Tubercolosis dan malaria.

 

Kadis Kesehatan Kabupaten Kupang, dr.Robert Amaheka meminta kabupaten Kupang dijadikan target sukses eliminasi Tubercolosis dan malaria, alasannya karena kabupaten Kupang yang terdekat dengan ibu kota Provinsi.

Selain itu menurut Amaheka dalam tahun 2017 penatalaksanaan tertinggi di RSUD Naibonat. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya tenaga Dokter dan adanya kesulitan penempatan sumber daya manusia tenaga kesehatan di kabupaten Kupang. “Angka penjaringan Tubercolosis di kabupaten Kupang naik sedikit tapi belum maksimal,” jelas Amaheka.

Kepala Seksi P2P Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joyce Tibuludji mengungkapkan ada dua masalah besar dalam eliminasi Tubercolosis, pertama angka beban pesakitan yang tinggi dan kedua cakupan penemuan yang rendah. Beban masalah TB yang tinggi seperti jumlah kasus, cakupan, resistensi, komorbid manajemen dan kepimpinan. Cakupan penemuan kasus TB perlu ditingkatkan agar seluruh pasien TB dapat diobati. Menjadi komitmen global dan nasional, meliputi Sustainable Development Goals (SDGs), RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan, Program prioritas percepatan pembangungan Nasional, dan  Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten yang bertanggungjawab Bupati.

Dijelaskan Joyce Tibuludji, adapun Visi Indonesia bebas TB bertujuan Eliminasi TB tahun 2035, mulai tahun 2016 dengan diluncurkan strategi TOSS-TB berupa, Peta jalan Eliminasi TB, Penemuan Intensif, Aktif, Massif dan Kemitraan dan mobilisasi sosial. Target dampak pada 2020 diantaranya, 20% penurunan insiden TB, 40% penurunan kematian TB dibandingkan tahun 2014. Target dampak pada 2025 berupa, 50% penurunan insiden TB, 70% penurunan kematian TB dibandingkan tahun 2014. Target dampak pada 2030 meliputi, 80% penurunan insiden TB, 90% penurunan kematian TB dibandingkan tahun 2014. Target dampak pada 2035, 90% penurunan insiden TB, 95% penurunan kematian TB dibandingkan tahun 2014.

Menurut Joyce Tibuludji, ada enam strategi nasional tuberkolosis, pertama Penguatan kepimpinan program TB di kabupaten/kota : Promosi. Advokasi. Komunikasi dan Mobilisasi Sosial. Regulasi dan peningkatan pembiayaan. Koordinasi dan sinergi program. Kedua Peningkatan akses layanan TB yang bermutu : Peningkatan jejaring layanan TB (public private mix), Penemuan aktif berbasis keluarga dan masyarakat, Kolaborasi layanan melalui TB-HIV, TB-DM, MTBS, PAL, dan lain sebagainya. Inovasi diagnosis TB sesuai dengan alat/sarana diagnostik yang baru. Kepatuhan dan kelangsungan pengobatan pasien atau Case holding. Bekerja sama dengan asuransi kesehatan dalam rangka Cakupan Layanan Semesta.

Ketiga Pengendalian faktor risiko : Promosi lingkungan dan hidup sehat. Penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TB. Pengobatan pencegahan dan imunisasi TB. Memaksimalkan penemuan TB secara dini,mempertahankan cakupan dan keberhasilan pengobatan yang tinggi. Keempat Peningkatan kemitraan TB melalui Forum Koordinasi TB : Peningkatan kemitraan melalui forum koordinasi TB di pusat dan daerah.

Kelima Peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TB : Peningkatan partisipasi pasien, mantan pasien, keluarga dan masyarakat. Pelibatan peran masyarakat dalam promosi, penemuan kasus, dan dukungan pengobatan TB. Pemberdayan masyarakat melalui integrasi TB di upaya kesehatan berbasis keluarga dan masyarakat. Keenam Penguatan manajemen program (health system strenghtening) : Sumber Daya Manusia (SDM). Logistik. Regulasi dan pembiayaan. Sistem Informasi, termasuk mandatory notification. Penelitian dan pengembangan inovasi program.

Joyce menegaskan perlu adanya komitmen dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) sesuai Undang-undang no 23 Tahun 2014 menjelaskan, urusan kesehatan merupakan urusan konkurent wajib, dalam kategori pelayanan publik dasar yang merupakan kewajiban dasar pemerintah daerah. RAD TB memperlihatkan komitmen pemerintah daerah dan penguatan kepemimpinan program TB di Kabupaten Kupang untuk mendukung percepatan Eliminasi TB. Dan RAD Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah bagian integral dari Rencana Aksi Nasional. Rencana aksi daerah terintegrasi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dengan kemitraan dari lembaga non pemerintah dan masyarakat.

“Tujuan disusunya Strategi daerah penanggulangan TB yang disusun secara partisipatif dan disahkan melalui peraturan kepala daerah sebagai rujukan bagi semua stakeholder (RPJMD). Tersedianya dokumen rencana kerja program penanggulangan TB di tingkat provinsi dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait tahun 2016-2020 yang disahkan oleh kepala daerah tingkat provinsi. Tersedianya dokumen rencana kerja program penanggulangan TB di tingkat kabupaten Kupang dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait tahun 2016-2020 yang disahkan oleh Bupati,” urai Joyce.

Dukungan Lintas Sektor untuk Program TB dari Kemenham : pengendalian TB pada keluarga TNI dan keterlibatan fasilitas layanan. Kemendikbud : UKS sesuai standar, kurikulum, karakter dan kader. Kemenag : poskestren, PHBS, promosi melalui jalur agama. Kemensos : perbaikan kualitas lingkungan di kelompok miskin, rumah singgah. Kemen PU dan Pera : akses sanitasi air bersih, lingkungan bersih, ruang terbuka hijau. Kemenkum HAM : skrining dan pengobatan TB di lapas/rutan. Kemen LHK : penanganan sampah, wilayah kumuh, lahan gambut. Kemenpar : kesehatan ditempat wisata, lingkungan dan perilaku bersih. Kemenristek dan PT : litbang, kurikulum. Kemendes : pemberdayaan masyarakat, operasional program.

Menurut Joyce dibutuhkan juga peran serta masyarakat untuk penanggulangan TB, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan baik lintas program/sektor yaitu, penemuan orang terduga TB dan menganjurkan/merujuknya untuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Mendukung pengobatan TB dengan memastikan pasien mendapatkan pengobatan sesuai standar,dan memantau pengobatan sampai sembuh. Memberikan edukasi dalam pencegahan penularan TB dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Mengatasi faktor sosial dimana masyarakat diharapkan dapat membantu mengatasi faktor-faktor di luar masalah teknis medis TB.