Fraksi Demokrat Desak Gubernur Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan NTT

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak Gubernur NTT Frans Lebu Raya untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan NTT, baik kesanggupan manajemen dalam menyelesaikan persoalan, kompetensi sumber daya manusia (SDM), maupun komitmen dalam menyelesaikan berbagai masalah terkait sektor pendidikan yang semakin kompleks.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTT, Winston Neil Rondo sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Jumat (15/9/2017).

Menurut Winston, desakan tersebut disampaikan Fraksi Demokrat pada rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan Tiga Ranperda, yang dilaksanakan di ruang rapat utama DPRD NTT, Kamis (14/9/2017).

Dia mengungkapkan, Fraksi Demokrat memandang setelah delapan bulan proses pengalihan kewenangan pendidikan dari di Provinsi NTT sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, semakin menunjukan lemahnya kompetensi dan kapasitas pemerintah dalam penyelesaian beragam persoalan yang mengemuka dan semakin kompleks.

“Beberapa persoalan yang mencuat yakni belum dibayarnya gaji guru kontrak untuk Kabupaten Alor dan keterlambatan gaji ASN, masalah sertifikasi guru, tidak adanya dana kesra guru dan uang beras yang tidak terbayarkan,” ungkapnya.

Baca juga : DPRD NTT Minta Dinkes Buat Skema Penanganan ATM

Winston mengemukakan, persoalan lain yang tidak tertangani dengan baik oleh Dinas Pendidikan NTT, yakni adanya sekolah prakarsa masyarakat yang tidak dapat izin lalu ditutup dan terlantar siswanya, ketidakmampuan UPT untuk menyelesaikan persoalan pendidikan di kabupaten/ kota, mutu pendudikan, dan masih banyak persoalan lainnya.

“Karena itu, Fraksi Demokrat memandang perlu mendesak gubernur untuk mengevaluasi sungguh- sungguh kinerja Dinas Pendidikan NTT,” tegas Winston.

Anggota Komisi V DPRD NTT yang membidangi kesejahteraan rakyat (Kesra) ini menyoroti terlambatnya pembayaran salah satu Hak Guru, yakni tunjangan sertifikasi periode Januari – Juni 2017 untuk 14 guru di SMK Negeri Kabupaten Kupang. Dimana para guru ini sudah sering bolak balik meninggalkan tugas untuk mengurusi hal ini ke Dinas Pendidikan NTT dan ke DPRD NTT, tetapi hingga saat ini belum menemui titik temu.

“Karena itu kami mendesak Dinas Pendidikan NTT untuk segera sesuai kewenangan yang dimiliki untuk menelusuri dan menuntaskan persoalan ini dan memastikan guru- guru kita mendapatkan haknya. Sebagai Fraksi Demokrat, kami juga mensinyalir hal ini juga dialami oleh ratusan guru di berbagai SMA/ SMK di kabupaten/ kota se NTT,” ujarnya.