DPRD NTT Minta Dinkes Buat Skema Penanganan ATM

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk membuat skema penanganan Aids, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) agar penanganan tiga jenis kasus ini lebih terarah dengan dukungan dana yang memadai dari APBD NTT.

Hal ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPRD NTT bersama Tim Global Fund Aids, Tuberkulosis, dan Malaria (GF- ATM) dan Dinkes NTT di ruang rapat komisi itu, Rabu (13/9/2017).

Anggota Komisi V dari Fraksi PKB, Jhon Rumat mengatakan, pada prinsipnya lembaga dewan mendukung pemberantasan ATM di provinsi bercirikan kepulauan ini. Namun yang perlu dilakukan Dinkes NTT adalah membuat skema penanganan tiga kasus yang telah akrab dengan kelompok marginal itu.

“Skema penanganan ATM harus dibuat dengan sasaran program yang jelas agar ada dukungan politik anggaran dari lembaga dewan,” kata Jhon.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Manggarai Raya ini menyampaikan, program GF- ATM akan berakhir pada 2020 mendatang. Sementara kasus ATM di NTT belum tertangani sampai tuntas. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan agar memperpanjang kontrak kerja sama dengan GF- ATM untuk jangka waktu 20 tahun ke depan.

Anggota Komisi V dari Fraksi PDIP, Kristofora Bantang menyampaikan apresiasi kepada GF- ATM yang telah bekerja di daerah ini. Dinkes sebagai instansi teknis, harus intensif menangani tiga kasus dimaksud. Agar program penanganan ATM benar- benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat, harus melibatkan semua kelompok potensial di masyarakat seperti LSM, organisasi pemuda, organisasi perempuan.

“Selain itu harus melibatkan lembaga keagamaan, karena memiliki umat hingga di tingkat masyarakat paling kecil dan tersebar di seluruh pelosok wilayah,” ujarnya.

Baca juga : Lampaui Nasional, IDI NTT Capai 82,49 Poin

Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi PDIP, Yunus Takandewa berharap Dinkes membuat blue print penanganan ATM. Karena ketiga kasus ini belum tuntas mendapat penanagnan bahkan kasusnya terus saja bertambah. Misalkan, hampir setiap tahun pasti saja terjadi kejadian luar biasa (KLB) malaria.

Kasus HIV- Aids pun, lanjutnya, terus saja meningkat dari waktu ke waktu. Ironisnya, belum semua kabupaten memiliki Komisi Penanggulangan Aids (KPA). Diharapkan, pemerintah membuat program dengan menargetkan pada 2018 semua kabupaten sudah memiliki KPA.

“Dinkes harus gencar melakukan promosi pencegahan HIV- Aids secara meluas,” kata Yunus.

Anggota Komisi V dari Fraksi Partai NasDem, Cristin Samiyati Pati menyampaikan, penyakit malaria sangat akrab dengan masyarakat NTT. Dinkes harus membuat perencanaan yang matang dan terinci agar pemerintah NTT bisa mengambil aspek mana yang belum ditangani GF- ATM. Program kerja sama dengan GF- ATM harus dilanjutkan, bukan hanya sampai tahun 2020 sesuai kontrak kerja yang telah dijalankan sejak tahun 2002.

“Program kerja ke depan harus difokuskan pada pencegahan daripada pengobatan, sehingga kasusnya ATM bisa ditekan,” tandas Cristin.

Ketua OC CCM, E. Sutarto menjelaskan, sejak progam kerja sama dengan GF- ATM dijalankan pada tahun 2002, hingga tahun 2017 ini GF- ATM sudah salurkan 741 juta dollar Amerika Serikat dana hibah. Sedangkan untuk periode 2018 sampai 2020, akan digulirkan lagi 4 juta dollar Amerika. Sehingga total dana hibah yang disalurkan GF- ATM sebesar 1 miliar dollar Amerika.

Tahun 2018- 2020, lanjutnya, adalah masa peralihan dalam keseluruhan waktu kerja sama antara pemerintah dengan GF- ATM. Karena itu harus menyiapkan strategi transisi ini untuk pengganti dana GF- ATM. Opsi transisi yang ditawarkan misalkan, menggunakan APBN, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan dana desa.