Kenaikan Hak Keuangan DPRD Kota Kupang Belum Bisa Dibayar

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Meskipun Peraturan Daerah (Perda) tentang hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kupang, yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 telah ditetapkan pada sidang Perubahan APBD Kota Kupang, yang berakhir 25 July lalu, namun hak-hak keuangan Anggota DPRD Kota Kupang sesuaii PP belum bisa dibayarkan pada bulan Agustus 2017 ini.

Demikian dikatakan Sekwan DPRD Kota Kupang, Adrianus Lusi kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Kupang, Jumat (04/8/2017).

Sekwan mengatakan, sesuai amanat dari PP tersebut, hak keuangan DPRD Kota Kupang sudah bisa dibayarkan, sejak Perda yang mengaturnya sudah sah ditetapkan, namun Administrasi APBD sudah ditetapkan tapi DPA masing SKPD sedang diproses sehingga masih menunggu semua rampung.

“Kami Sudah konsultasi ke Provinsi dan sementara di Input oleh Badan Keuangan,” Katanya.

Baca juga : Bapak Perintis Kempo NTT Barnabas Ndjoerumana Meninggal Dunia

Selain itu, pembayaran Hak Keuangan DPRD, masih menunggu revisi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemermendagri) nomor 21,tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah, serta pengelompokan keuangan dari masing masing daerah. Jika permendagri itu sudah keluar dan maka hak DPRD siap dibayarkan.

“Sesuai kabar terakhir Permendagrinya sudah keluar. Tapi kami dipihak sekwan belum mendapatkan salinan tersebut, sehingga kami hanya menunggu saja,” Kata Lusi.

Ia mengaku, untuk bulan agustus, semua anggota dan pimpinan DPRD masih mendapat gaji seperti bulan-bulan sebelumnya. Namun ketika DPA sudah siap dan dan revisi Permendagri juga rampung maka hak keuangan DPRD seperti Amanat PP akan dibayarkan, termasuk untuk bulan Juli, sebab dalam PP, kenaikan hak keuangan DPRD mulai dinaikan sejak Perda resmi ditetapkan,

“Jadi misalnya bulan ini kami membayar seperti biasa, namun ketika sudah anggaran, maka kami akan membayar sisa dari bulan Juli yang belum dibayarkan utuh sesuai amanat PP,” Kata Lusi.