Tomas Kelapa Lima Minta Pemkot Batalkan Perjanjian Penyewaan Lahan

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Tokoh Masyarakat (Tomas) Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang meminta Pemerintah Kota Kupang segera membatalkan Perjanjian Penyewaan lahan eks Restoran Teluk Kupang kepada pihak PT Suba Suka Go. Pasalnya sesuai aturan yang ada, lahan itu seharusnya menjadi kawasan ruang terbuka hijau (RTH).

Demikian Disampaikan, Agustinus Kalelena dan Bernard Adoe, warga Rt 14, Rw, 06 Kelurahan Kelapa Lima, kepada wartawan di kediaman Agustinus Kalelena, Jumat (4/8/2017).

Keduanya, mengaku menolak penyewaan lahan eks Teluk Kupang kepada Pihak PT Suba Suka, karena kawasan itu sudah seharusnya menjadi RTH, yang bisa dimanfaatkan untuk rekreasi dan tempat untuk mengembangkan usaha-usaha kecil di Kota Kupang.

“Kami sudah tahu ada perda yang mengatur soal RTH dan kawasan tersebut masuk dalam, namun dengan beralih fungsinya eks Teluk Kupang, yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2012, tentang perubahan Perda Nimor 12 Tahun 2011 tentang pengaturan tata ruang itu menghendaki bahwa ruang tersebut untuk ruang terbuka hijau, maka kami menilai ada yang salah. Pemerintah jangan membuat aturan lalu melanggarnya sendiri,”Kata Agustinus.

Baca juga : Kenaikan Hak Keuangan DPRD Kota Kupang Belum Bisa Dibayar

Menurutnya, kalau pemerintah yang membuat aturan lalu melanggarnya, kenapa aturan tersebut dibuat. “Mana bisa pemerintah membuat perda lalu melanggarnya, kalau seperti ini. Mana bisa masyarakat mentaati perda yang dibuat, sedangkan pemerintah tidak memberikan contoh uang benar,”tegas dia.

Oleh karena itu Agustinus berharap pemerintah segera membatalkan perjanjian penyewaan lahan tersebut kepada pihak PT Suba Suka Go.

Sementara itu, Bernard Adoe mengaku heran dengan pemerintah yang mengaku lahan sepanjang pesisir pantai merupakan milik pemerintah. Sepengetahuannya, lahan tersebut milik Keluarga Sandik yang berdomisili di Jakarta.

“Setahu saya lahan itu milik Keluarga Sandik yang berdomisili di Jakarta, namun saya kaget ketika pemerintah mengklaim bahwa lahan itu milik mereka, tapi sudahlah, kalau kita ngomong tanpa bukti, sebab Keluarga Sandik tidak pernah menampakan batang hidungnya di Kota Kupang. Tapi seharusnya pemerintah membebaskan lahan tersebut untuk dijadikan RTH agar bisa dimanfaatkan warga Kota Kupang, dan bukanya menyewakan lagi kepada pihak ketiga,” Katanya.