Butuh 500 Hektar Bangun Bandara Berstandar Internasional

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah NTT saat ini sedang mencari lahan untuk membangun bandara sipil berskala internasional di wilayah Kabupaten Kupang, mengingat Bandara El Tari Kupang yang telah ditetapkan menjadi bandara internasional, merupakan bandara militer yang dikelola TNI Angkatan Udara (AU).

“Kita butuh kurang lebih 500 hektar untuk membangun bandara berstandar internasional yang melayani penerbangan sipil tersebut,” kata Kepala Dinas Perhubungan NTT, Richard Djami kepada wartawan di Kupang, Jumat (26/5/2017).

Richard menjelaskan, bandara sipil berskala internasional yang dibangun itu bukan dalam konteks memindahkan bandara El Tari yang dipakai selama ini. Melainkan pemerintah hendak membangun bandara baru, karena bandara El Tari Kupang merupakan bandara militer.

Tentang lokasi untuk membangun bandara dimaksud, Richard sampaikan, salah satunya di Oebelo, Kabupaten Kupang. Luas lahan calon pembangunan bandara tersebut memenuhi syarat yang dibutuhkan. Namun yang menjadi persoalan adalah pembebasan lahan mengingat ada pihak yang telah mengantongi izin usaha di wilayah itu, tapi tidak berjalan.

“Kita sudah usulkan ke pemerintah pusat untuk menetapkan lahan tersebut sebagai lahan terlantar karena teridentifikasi sebagai lahan yang tidak dimanfaatkan,” ujar Richard.

Pada kesempatan itu ia menyampaikan, transportasi udara bukan hanya digunakan oleh mereka yang memiliki banyak uang tapi sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Karena itu kehadiran bandara sudah menjadi sebuah kebutuhan di setiap daerah.

Saat ini, NTT memiliki 15 bandara yang rutin didarati pesawat yang melayani penerbangan perintis maupun komersil. Bandara terakhir yang dibangun dan siap dimanfaatkan adalah Bandara Kabir, di Pulau Pantar, Kabupaten Alor. Dengan demikian, di Kabupaten Alor ada dua bandara, yakni Bandara Mali di dekat Kota Kalabahi.

“Untuk Bandara Surabaya II di Nagekeo, sudah diproses dan tinggal pembebasan lahan oleh pemerintah kabupatennya,” papar Richard.

Baca : Oni Benyamin Daftar di PAN Sebagai Balon Bupati Kupang

Menyinggung ada permintaan untuk membangun bandara baru di wilayah Selatan Pulau Timor, mantan Kepala Dinas Kominfo NTT ini menyatakan, pada prinsipnya pemerintah merespon aspirasi dimaksud. Tentunya untuk membangun bandara baru berskala dibutuhkan dukungan dana dari pemerintah daerah. Langkah pertama yang harus disiapkan adalah mengidentifikasi tiga calon lokasi bandara dan pemerintah daerah pro aktif melakukan pembebasan lahan.

“Tentunya lahan yang dibutuhkan tidak seperti bandara internasional, tapi untuk kebutuhan bandara perintis standar. Wilayah Selatan Pulau Timor pada umumnya memiliki potensi untuk dibangun bandara,” kata Richard.

Anggota Komisi IV DPRD NTT, Jefri Un Banunaek berargumen, sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni Timor Leste dan Australia, wilayah Selatan Pulau Timor sangat membutuhkan bandara. Daerah yang cocok untuk dibangun bandara yakni Malaka di Kabupaten Malaka dan Amanatun di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Kehadiran bandara itu memberi dampak positif bagi daerah itu mengingat pertumbuhan ekonomi cukup menjanjikan.

“Masyarakat di wilayah Selatan Pulau Timor sangat merindikan kehadiran bandara. Kita harapkan pemerintah meresponnya karena aspek teknis ada di Dinas Perhubungan,” ujar Jefri.

Jefri menambahkan, anggaran untuk kepentingan survei investigasi desain (SID) sebesar Rp.30 sampai 35 juta, bisa dialokasikan dalam anggaran perubahan APBD 2017. Namun yang terpenting, pemerintah menyetujui pembangunan bandara dimaksud.