KPU Minta Pengelolaan Logistik Pemilu Harus Efektif
Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur (NTT), Maryanti Adoe menekankan terkait perencanaan dan pengelolaan logistik pemilu harus mengutamakan prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, berkualitas, efektif, dan efisien untuk pilkada serentak 2018 serta pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019.
Prinsip-prinsip pengadaan logistik hampir sama dengan asas penyelenggaraan pemilu. Namun, jika perencanaan dan pengelolaan logistik pemilu dilakukan secara efektif dan efisien, maka sangat berkaitan dengan penghematan anggaran. Pemilu bisa berjalan dengan baik, manakala logistiknya tersedia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, pemerintah menegaskan proses pengadaan dilaksanakan secara transparan dengan prinsip keadilan, efektif, efisien, dan akuntabel. Semua proses pengadaan logistik pemilu harus bisa dipertanggungjawabkan.
Baca : Mendaftar Bacagub NTT, Ray Fernandez Janjikan Ini Jika Terpilih
“Harapannya agar perencanaan dan pengelolaan logistik mengutamakan prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat berkualitas, efektif, dan efisien. Kalau efektif dan efisien berkaitan dengan penghematan anggaran,” katanya di Kupang, Jumat (5/5).
Dia menjelaskan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan peraturan mengenai norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam pengelolaan logistik, hal yang sangat penting adalah komunikasi seluruh pemangku kepentingan yakni antara Komisioner, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pengadaan.
Maryanti mengakui masih ada empat lembaga KPU di NTT yang kekurangan staf pegawai, namun solusinya adalah meminta bantuan tenaga dari pemerintah daerah atau bisa mengangkat tenaga kontrak selama masa proses pelaksanaan pilkada. “Solusinya adalah bisa meminta perbantukan tenaga dari Pemda selama pilkada atau mengangkat tenaga kontrak selama pilkada,” jelas Maryanti.
