Aparatur Pemerintah Mitra LSM Tak Perlu Diberi Insentif
Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya mengatakan, porsi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat harus lebih besar daripada kegiatan administrasi atau operasional lainnya. Karena itu, aparatur pemerintahan yang menjadi mitra Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak perlu diberi insentif dan honor demi kepentingan kelompok penerima.
Penegasan ini disampaikan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya saat menerima Tim dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri) bersama Tim Pemberdayaan Ekonomi Care Internasional Indonesia, di Ruang Rapat Gubernur, Selasa (7/3/2017).
Lebu Raya yang pernah bergelut di LSM selama kurang lebih sembilan tahun sejak tahun 1991, mengimbau agar para pegiat LSM bekerja dengan jujur dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Berdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada agar kesejahteraan masyarakat lebih cepat terealisasi.
“Saya minta agar LSM sungguh-sungguh berjuang untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. LSM hadir dan berkembangang atas nama masyarakat. Lembaga donor tidak mungkin memberikan bantuan tanpa adanya kebutuhan masyarakat. Sebagai mitra, LSM juga hendaknya membangun sinergisitas dengan program-program pemberdayaan yang telah dicanangkan pemerintah daerah seperti Program Desa Mandiri Anggur Merah,” katanya.
Pada kesempatan itu, Lebu Raya juga memberikan apresiasi terhadap berbagai program yang telah dijalankan oleh Care Internasional Indonesia. Selain itu, gubernur dua periode itu mengharapkan agar LSM asing mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia.
Baca : Pilgub NTT 2018 Butuh Dana Rp517 Miliar
“Jangan jual negara hanya karena kebutuhan perut. Jadikanlah LSM lokal sebagai mitra kerja. Berdayakanlah mereka karena tidak mungkin Care Internasional bekerja selamanya di sini. LSM Lokal bisa melanjutkan program pemberdayaan ketika kontrak kerja Care berakhir,” tandas Lebu Raya.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri, Eduardus Sigalingin dalam paparannya, menguraikan tujuan kedatangan Tim Bangda. Dia juga mengungkapkan bahwa selama tiga hari ke depan tim Bangda akan langsung terjun ke kelompok-kelompok binaan Care Internasional di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.
“Sebagai Dirjen yang menangani kerjasama dengan LSM Asing, Tim Bangda datang untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan Care Internasional di NTT. Kita ingin melihat langsung dampak dan manfaat program yang telah dijalankan oleh lembaga asing ini terutama dalam bidang peternakan dan pertanian masyarakat. Kegiatan ini dilakukan secara berkala sebagai satu bentuk pengawasan,” jelas Eduardus.
Sementara itu, Program Support & Finance Director CARE International Indonesia, Hadi Sutjipto dalam laporannya menyatakan, Care International Indonesia telah hadir di NTT sejak tahun 1992. Sebagai LSM Internasional, Care telah hadir di 92 negara.
“Care Indonesia masih berada di bawah bendera Care Kanada. Kita sedang memperjuangkan agar bisa berdiri sendiri. Harus kami akui, Program Care selama ini ibarat setetes air di laut. Belumlah membawa dampak dan manfaat besar bagi masyarakat,” ujar Hadi.
