Fraksi Gerindra DPRD Belu : Nelayan Kecil Jangan Terus Ditekan dengan Jatah BBM 1.000 Liter per Bulan
Laporan Yan Manek
Atambua,NTTOnlinenow.com- Anggota DPRD Kabupaten Belu dari Fraksi Partai Gerindra, Wendelina Happy Sally, mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan menaikkan alokasi kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan kecil di pesisir Pantai Atapupu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu.
Desakan ini disampaikan Wendelina Sally menyusul keluhan nelayan terkait pembatasan kuota BBM yang dinilai memukul produktivitas dan perekonomian warga di wilayah perbatasan RI-Timor Leste (RDTL) tersebut.
”Sebagai perwakilan dari Fraksi Gerindra yang berada di wilayah ini, saya sangat prihatin dengan kondisi nelayan. Mereka adalah masyarakat kecil yang hidupnya bergantung sepenuhnya pada hasil tangkapan laut. Kalau tidak dapat ikan, tidak ada penghasilan hari itu,” ujar dia, Sabtu (31/2026).
Wendelina menegaskan, pihaknya akan memperjuangkan aspirasi nelayan melalui lembaga legislatif agar pemerintah memberikan perhatian nyata dengan menambah kuota BBM bagi kapal berukuran di bawah atau sama dengan 5 Gross Tonnage (\le 5\text{ GT}).
Keluhan minimnya alokasi BBM ini dirasakan langsung oleh Hatas Riama (51), nelayan asal Dusun Fatukaduak, Desa Jenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten.
Berdasarkan surat rekomendasi Dinas Kelautan dan Perikanan yang berlaku hingga 17 November 2026, nelayan setempat hanya mendapat alokasi 1.000 liter per bulan yang disalurkan melalui SPBU Reguler Umanen, Atambua.
Dijelaskqn, kuota tersebut sangat tidak mencukupi kebutuhan operasional melaut. Sekali perjalanan menuju rumpon, nelayan membutuhkan sekitar 70 liter BBM. Sementara untuk mencari ikan tuna, konsumsi bahan bakar bisa mencapai minimal 100 liter karena mesin kapal harus menyala non-stop seharian penuh.
Dengan batasan 1.000 liter per bulan, para nelayan praktis hanya dapat melaut selama kurang lebih 10 hari. Jika kuota habis sebelum waktunya, mereka terpaksa membeli BBM eceran jenis Pertalite seharga Rp15.000 per liter demi menyambung hidup.
”Kalau kuota habis, terpaksa kami beli eceran seharga Rp15.000 per liter daripada menganggur,” keluh Hatas sebelumnya.
Dia menyebutkan, jatah BBM bersubsidi bagi nelayan kecil di wilayah perbatasan terus mengalami penurunan drastis. Sebelumnya, nelayan sempat mendapat alokasi 2.500 liter per bulan, yang kemudian berturut-turut turun menjadi 2.000 liter, 1.500 liter, hingga akhirnya terpangkas ekstrem menjadi 1.000 liter per bulan sejak tahun 2025.
”Para nelayan berharap pemerintah dapat mengembalikan kuota ideal minimal di angka 1.500 liter per bulan guna menjamin keberlanjutan operasional dan kesejahteraan keluarga nelayan di perbatasan,” kata Hatas.
