DPRD NTT Minta Pemkab Fasilitasi Pencetakan Lahan Pertanian

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Pemerintah kabupaten (Pemkab) di NTT untuk bersama TNI memfasilitasi pencetakan lahan pertanian dalam rangka mewujudkan upaya khusus (Upsus) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai (Pajale).

Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDIP, Patris Lali Wolo sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Rabu (19/10).

Patris menjelaskan, pada prinsipnya DPRD NTT mendukung dan memberi apresiasi atas nota kesepahaman (Memorandum of Understanding, MoU) antara Kementerian Pertanian dan Mabes TNI. Diharapkan, MoU itu tidak hanya dengan pemerintah pusat, tapi juga dengan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam rangka mewujudkan upaya swasembada pangan.

Terkait pelaksanaan upsus peningkatan swasembada pangan khusus padi, jagung dan kedelai, Patris sampaikan, pemkab harus bantu TNI untuk memfasilitasi pencetakan lahan sawah. Jika pencetakan sawah itu terkendala pembebasan lahan, hendaknya pemerintah bertemu dengan petani atau pemilik lahan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Baca : Nasdem Minta Alokasi Anggaran Untuk SKPD Tidak Ditambahkan

“Memfasilitasi penyelesaian status tanah memperlihatkan pemkab mendukung program pemerintah untuk memperluas areal tanam dan swasembada padi, jagung dan kedelai,” kata Patris.

Dia menyatakan, kehadiran TNI dalam program upsus terkait peningkatan swasembada pangan dimaksud hanya sebatas membantu tugas pemerintah. Jangan sampai karena ada persoalan status tanah, terjadi konflik antara masyarakat dengan TNI.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT, Anis Tay Ruba mengatakan, upsus peningkatan swasembada pangan tidak hanya dengan TNI tapi mengajak semua pihak untuk memanfaatkan lahan tidur agar tidak dibiarkan terlantar. Kerja sama dengan TNI dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai daerah.

Tujuannya, mendorong peningkatan luas tambah tanam. Dimana, terjadi peningkatan luas tanam padi pada dua musim tanam terakhir. Musim tanam Oktober 2014 sampai September 2015 seluas 262. 000 hektar. Sedangkan musim tanam Oktober 2015- September 2016 terjadi peningkatan luas tanam menjadi 276. 135 hektar.

“TNI juga lakukan pengawalan penyerapan teknologi yang disampaikan penyuluh lapangan seperti tanam berbaris,” ujar Anis.

Komandan Resor Militer (Danrem) 161/Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Heri Wiranto menyampaikan, personil TNI membantu petugas penyuluh pertanian untuk mencetak sawah. Dana cetak sawah bersumber dari Kementerian Pertanian, sedangkan proses penganggaran dari Kodam IXX Udayana.

Heri menjelaskan, upsus peningkatan swasembada pangan yang melibatkan TNI hingga saat ini sudah berhasil mengerjakan 1. 960, 77 hektar atau 76, 86 persen dari target yang ditetapkan. Dari luas lahan yang telah dikerjakan itu, lahan yang sudah ditanami seluas 224, 22 hektar. Sementara serapan gabah petani yang dtargetkan pada tahun 2016 sebanyak 16. 000 ton.

Dia menambahkan, luas tambah tanam dari program upsus peningkatan swasembada pangan ditargetkan seluas 70. 385 hektar. Realisasi luas tambah tanam pada periode April sampai September 2016 seluas 66. 877, 6 hektar. Sedangkan khusus pada September seluas 12. 976, 9 hektar.

Sementara itu, alat mesin pertanian yang sudah disalurkan sebanyak 143 unit yang ditempatkan di 11 (sebelas) kabupaten. Rinciannya, Sumba Timur sembilan unit, Ende satu unit, Sikka 11 unit. Kupang 17 unit, Belu 10 unit, Manggarai 26 unit. Timor Tengah Utara delapan unit. Timor Tengah Selatan dan Alor masing- masing lima unit. Ngada 24 unit dan Rote Ndao 17 unit.