Bupati Lay Buka Konferensi Perempuan Timor
Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Bupati Belu, Willybrodus Lay resmi membuka kegiatan Konferensi Perempuan Timor di Gedung Betelalenok, Kabupaten Belu, Timor Barat wilayah perbatasan antara Negara Indonesia dan Timor Leste, Senin (17/10/2016).
Kegiatan dengan topik membangun solidaritas perempuan Timor dalam mengakhiri pemiskinan perempuan, kerjasama mitra Mampu dalam rangka memperingati hari internasional anti kemiskinan berlangsung dua hari yakni tanggal 17-18 Oktober.
“Apresiasi dan mendukung kegiatan konferensi perempuan Timor untuk penanggulangan kemiskinan. Acara ini mempunyai makna yang sangat dalam, menunjukan besarnya kepedulian dan perhatian pemerintah masalah kemiskinan perempuan,” ujar Lay saat membacakan sambutan Gubernur NTT.
Berbicara mengenai konsep perempuan dan pengambilan keputusan akan sangat berbeda dengan berbicara mengenai konsep perempuan kemiskinan dan pengambilan keputusan. Persoalan perempuan miskin tidak hanya terkait dengan ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan tetapi juga ketidaksetaraan relasi kekuasaan antara kelompok miskin dan kelompok lebih kuat.
Baca : Bantuan Pemerintah untuk Warga Eks Timtim diduga disunat oknum pengurus KOKPIT
“Bagi perempuan miskin persolan kemiskinan secara ekonomi seringkali meminggirkan persoalan-persoalan gender menjadi sesuatu yang dinilai wajar, karena ada beban-beban persoalan yang dianggap lebih berat yaitu kemiskinan itu sendiri,” ujar Lay.
Menurut dia, proses kapitalisasi yang masuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat telah membebani kelompok miskin yang sejak semula memang hampir tidak memiliki posisi tawar. Bagi perempuan miskin persoalan kemiskinan menjadi lebih berat karena persoalan posisi tawar tidak hanya dirasakan dalam ruang domestiknya, tetapi juga di ruang publik.
Masih menurut Lay, dalam isu gender dan kemiskinan, rumah tangga merupakan salah satu sumber diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan. Ketidaksetaraan dalam alokasi sumber daya dalam rumah tangga memperlihatkan laki-laki dan perempuan mengalami bentuk kemiskinan yang berbeda.
Bentuk perdebaan itu antara lain, akses terhadap sumber positif seperti tanah modal hak kepemilikan kredit serta pendidikan dan pelatihan. Kontrol terhadap penggunaan tenaga kerja keluarga, pembagian kerja yang tidak seimbang akibat adanya beban kerja, reproduktif yang diemban perempuan, perbedaan konsumsi makan obat-obatan, pelayana kesehatan dan pendidikan, perbedaan tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan rumah tangga (sida 1997).
“Kekerasan terhadap perempuan memperlihatkan pola meluas, sehingga penting agar pemerintah bersama organisasi masyarakat hadir secara maksimal untuk terlibat dalam pencegahan penanganan serta tindakan secara strategis untuk menjamin rasa aman perempuan,” tutur dia.
Baca : Belu Jadi Tuan Rumah Konferensi Perempuan Timor
Kemiskinan dan kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu rante yang saling menguatkan. Kemiskinan mengantarkan perempuan pada situasi yang rentan terhadap kekeresan. Kekerasan menempatkan perempuan pada kemiskinan beriktnya. Kompleksitas persoalan kemiskinan akan semakin terlihat di daerah-daerah perbatasan, jarak yang jauh dari pusat pemerintahan, minimnya akses informasi serta layanan dasar juga maraknya perdagangan manusia merupakan bagian bentara persoalan kemiskinan di wilayah perbatasan.
Masih menurut dia, suara perempuan belum terakomodasi dalam proses pengambilan kebijakan publik. Masalahnya selain belum ada politikalwil dari penguasa untuk memperbesar ruang tersebut juga perempuan di NTT masih sangat sedikit yang mendaptkan kesempatan untuk memahami hak-hak mereka serta mengakses informasi tentang hal tersebut. Kuota 30 persen perempuan di legislatif juga masih menjadi tanya besar karena proporsi perempuan menjadi anggota dewan masih sangat kecil.
Dijelaskan penguatan basis perempuan menjadi pekerjaan rumah lembaga-lembaga yang peduli dan berpihak pada masyarakat. Tersenlenggaranya kegiatan ini dengan kebijakan diharapkan dapat menyatukan ide, gagasan, pengelaman terbaik dalam upaya mengakhiri kemiskinan perempuan serta menetapkan strategis selanjutnya kedepan.
“Diharapkan kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dapat dimanfaatkan oleh para peserta dengan baik,” pinta Lay.
Hadir dalam kegiatan penangulangan kemiskinan tersebut, Deputi Perlindungan Anak dan Perempuan. Kepala Bappenas diwakili Kepala Subdirektorat Bidang Perlindungan Anak dan Kepala Subdirektorat Penduduk Miskin, Ketua Komnas Perempuan Indonesia, PDHJ Timor Leste, Ketua DPRD bersama Anggota DRPD Perempuan, Ketua PKK, Tim Mampu serta Organisasi Wanita se-Kabupaten Belu.
