Belu Jadi Tuan Rumah Konferensi Perempuan Timor

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Kabupaten Belu Provinsi NTT akan menjadi tuan rumah konfrensi Perempuan Timor. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Internasional Penghapusan Kemiskinan yang akan jatuh pada tanggal 17 Oktober 2016.

“Konfrensi ini di selenggarakan oleh Komnas Perempuan, BAKTI, Forum Pengadaan Layanan, bekerjasama dengan pemerintah daerah dengan dukungan MAMPU, yang mana sesuai rencana akan dibuka langsung oleh Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dengan didampingi Bupati Belu, Willybrodus Lay. Diskusi multi pihak bertujuan memetakkan dan mendiskusikan jalan keluar bagi masalah-masalah kemiskinan, khususnya kemiskinan perempuan di NTT,” kata Ketua panitia Konfrensi Lusia Palulungan kepada wartawan di kantor Lembaga Rumah Perempuan Kupang.

Lusia mnegatakan, kegiatan hari pertama ini, akan tampil berbagai narasumber dalam memaparkan soal penanggulangan kemiskinan bagi perempuan dari berbagai latar belakang lembaga baik DPRD, Pemerintah baik tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/kota, dan juga dari masyarakat sipil atau organisasi perempuan.

Sementara pada hari kedua, kata Lusia, komunitas juga akan berbicara soal pengamalan yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan yang berbasis perempuan yang nantinya tim akan merumuskan semua hasil dari kegiatan konfrensi yang digelar selama dua hari yakni 17-18 Oktober 2016 tersebut.

“Semua hasil yang telah dilakukan selama dua hari nantinya akan disumari menjadi sebuah rekomendasi dengan tujuan besar yakni penanggulangan kemiskinan khsususnya bagaimana penanggulangan kemiskinan yang berbasis kebutuhan masyarakat yang lebih khsusus kebutuhan perempuan,” lanjut Lusia.

Dari rekomendasi tersebut akan muncul apa yang sebaiknya dilakukan oleh DPRD, Pemerintah masyarakat sipil atau organisasi perempuan, sehingga diharapkan rekomendasi tersebut muncul masing-masing pihak akan melihat perannya.

Baca : Pekan Depan Pengurus DPC HIPMIKINDO Belu Akan Dilantik

”Ya pastinya kami berharap melalui rekomendasi yang dilahirkan dari konfrensi tersebut bisa menambah perpektif kepada aparat negara maupun wakil rakyat untuk mereviu kebijkan atau membuat kebijakan yang bisa merespon selama konfrensi ini berlangsung.

Sementara itu Indriyati Suparno dari Komnas Perempuan mengatakan, kegiatan konfrensi perempuan timor ini mengapa diselenggarakan secara besar di Kabupaten Belu dengan mengangkat isu kemiskinan, karena di data BPS situasi kemiskianan di NTT cukup tinggi, dimana sesuai data akhir dari statistik yang terbaru dari PKP tim penanggulangan kemiskinan, NTT masuk urutan ketiga kemiskinanan dari 10 provinsi termiskian di Indonesia tahun 2015. Ini artinya sangat relevan kalau berbicara mengungkap kemiskinan di NTT.

“Sesuai data BPS Kabupaten Belu menunjukan di tahun 2014 jumlah penduduk miskin di NTT khsusunya di Kabupaten Belu mencapai 54 ribu jiwa dari total penduduk 201.734 jiwa atau sekitar 25 persen. Sehingga topik kemiskinan ini diangkat dengan berbasis di NTT, sebab kemiskinan ini berkaitan erat dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan, baik kemiskinan itu menjadi faktor perempuan rentang mengalami kekerasan maupun kekerasan terhadap perempuan menjadi dampak dari kemiskinan,” kata Indriyati.

Indriyati menyatakan, selain itu mengapa Belu menjadi tempat kegiatan konfrensi, sebab Belu menjadi wilayah terluar dan berdekatan dengan negara perbatasan yang diyakini memiliki problema dan karakteritis tersendiri dari provinsi lain yang menjadi perhatian tersendiri. Apa lagi Belu merupakan wilayah perbatasan dengan negara Timor Leste yang diketahui masih menyisakan berbagai persoalan kerentangan perempuan yang menjadi korban, dan juga masih banyak kelompok masyarakat khususnya perempuan yang belum mendapat hak pemulihan paskah konflik yang terjadi, serta hak katas tanah, hak atas kehidupan dan lainya.

”Persoalan seperti ini yang menjadi perhatian kami untuk diketahui situasi kemiskinan yang terjadi di NTT khususnya di Belu dan kemudian dianalisis guna strategi apa yang akan dibuat. Apalagi dalam kegiatan ini juga kami mengundang kepala Bappeda Provinsi NTT, guna bagaimana mengetahui respon negara untuk mengamati kemiskinan di NTT, dan mengeluarkan NTT dari posisi urutan ke tiga kemiskinan dari 10 provinsi di Indonesia tersebut,” kata Indriyati.

Samsidar dari dewan pengarah nasional forum pengadaan layanan mengatakan, berbicara soal kemiskinan ini tentunya akan dilihat secara luas, karena kemiskinan ini bukan karena hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi akses terhadap informasi maupun layanan guna didengar pemerintah guna rencana pembangunan yang berkelanjutan bisa didapat sesuai dengan kebutuhan.

“Soal kemiskinan sangat kompleks,untuk itu forum pengada layanan yang ada di NTT yang disport oleh MAMPU ini ada empat yakni Lembaga Rumah Perempuan, Sanggar Suara Perempuan di SoE, Truk F di Maumere, dan Yabiku yang mendampingi perempuan miskin yang dalam mengakses untuk ditangani saat melapor harus menempu jarak yang jauh, pada hal mereka juga sebagai buruh harian. Sehingga pembelajaran seperti ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk melihatnya,”kata Samsidar.