Komitmen Pemprov NTT dan Pemkab Belu Lanjutkan Program Food Estate

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen
Atambua,NTTOnlinenow.com-Keberadaan Food Estate di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu sangat membantu untuk mengurangi ketergantungan impor pangan.

Karena itu jadi perhatian serius dan komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Pemerintah Kabupaten Belu dan Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai NT II berkomitmen untuk melanjutkannya.

Demikian Gubernur Melki Laka Lena dalam dialog langsung bersama warga mendengar aspirasi petani terkait pengelolaan Food Estate dan distribusi air dari Bendungan Rotiklot pada Sabtu 25 Maret lalu.

“Kami dari pemerintah Provinsi, Pusat, dan Kabupaten siap membantu masyarakat agar bisa mengoptimalkan hasil pertanian di kawasan ini (food estate),” ujar dia didampingi Bupati Belu, Willy Lay, Wakil Bupati Vicente Hornai, Kabid Pelaksanaan BBWS NT II bersama Pimpinan OPD Pemprov NTT dan Kabupaten Belu.

Laka Lena menuturkan bahwa, produksi padi dan jagung yang lebih baik akan mendukung swasembada pangan di NTT, khususnya masyarakat di lokasi food estate dan sekitarnya di perbatasan Belu.

Diketahui, dalam dialog tersebut, sejumlah petani menyampaikan tantangan utama yang mereka hadapi, terutama terkait distribusi air dari Bendungan Rotiklot yang masih menggunakan sistem buka-tutup.

Salah seorang perwakilan petani, Maria Yolenti Kiik mengungkapkan pola pengairan yang tidak konsisten menyebabkan kesulitan dalam masa tanam.

Jelas dia, total lahan yang dikelola sekitar 22 hektare, dengan 14 hektare ditanami jagung dan 9 hektare padi. Namun, kendala terbesar ada di Blok C, di mana sistem irigasi masih belum optimal.

“Kami sering tidak mendapatkan air yang cukup karena distribusi air masih menggunakan sistem buka-tutup, dan beberapa lahan di posisi lebih tinggi sulit terairi,” keluh Kiik.

Senada Ketua Kelompok Tani B, Bene Halle menyampaikan keprihatinannya terkait jadwal pengairan yang kaku dan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman.

“Kami sangat bersemangat menggarap lahan, tetapi distribusi air yang bergantung pada jadwal membuat kami kesulitan. Jika pengairan bisa lebih fleksibel, kami bisa menanam dan merawat tanaman dengan lebih baik, total ada 19 hektar yang kami kelola,” kata dia.

Menyikapi itu, Laka Lena menjelaskan keterbatasan volume air dari Bendungan Rotiklot memang menjadi tantangan tersendiri, karena kapasitasnya hanya sekitar 3 juta meter kubik dan harus digunakan untuk berbagai kebutuhan. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih baik antara petani dan pengelola air sangat diperlukan.

“Kita harus mencari solusi bersama. Saya mengusulkan agar kita membentuk grup komunikasi antara petani dan pihak BBWS untuk memastikan distribusi air yang lebih adil dan transparan. Dengan begitu, para petani tahu kapan air akan dibuka dan berapa banyak yang dialirkan,” terang dia.

Lanjut Laka Lena, pemerintah telah berdiskusi mengenai kemungkinan pembangunan bendungan tambahan guna meningkatkan ketersediaan air untuk lahan pertanian di Belu.

“Kami sedang mempertimbangkan pembangunan bendungan baru agar kapasitas air yang tersedia bisa lebih besar. Namun, sembari menunggu proyek tersebut terealisasi, mari kita manfaatkan air yang ada dengan efisien,” tambah dia.

Sementara itu, Kabid Pelaksanaan BBWS NT II, Frangki Welkis menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Belu untuk memastikan bahwa distribusi air dapat berjalan lebih optimal.

“Kami paham bahwa ada kendala dalam pengaturan air, terutama untuk petani di Blok C dan D. Kami akan melakukan evaluasi untuk memastikan apakah sistem yang berjalan saat ini sudah efektif atau masih perlu diperbaiki,” jelas Frangki.

Ia juga menyampaikan kebiasaan penggunaan air di beberapa area yang masih memerlukan perbaikan teknis. Misalnya, sistem penyemprotan (sprinkler) yang digunakan seharusnya lebih cocok untuk hortikultura. Namun masih ada petani yang mencoba menggunakannya untuk sawah, sehingga efisiensi air menjadi berkurang.

“Kami akan melakukan kajian lebih lanjut apakah ada kemungkinan menambahkan sistem saluran permukaan untuk mempermudah distribusi air bagi petani yang menanam padi,” akhir Welkis.