Bawaslu Belu Gandeng Polisi, Imigrasi Sosialisasi Cegah WNA Coblos dan Politik Uang di 6 Kecamatan Perbatasan
Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Belu melakukan sosialisasi dalam rangka mencegah Warga Negara Asing coblos dan politik uang di desa-desa perbatasan jelang Pemilu 2024 mendatang.
Menurut Ketua Bawaslu Belu, Agustinus Bau, sosialisasi tersebut menyasar warga masyarakat yang berdomisili di 6 (enam) Desa yang tersebar dalam 6 (enam) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Timor Leste.
Adapun, desa-desa yang menjadi sasaran sosialisasi pengembangan forum warga perbatasan antara lain, Desa Silawan (Kecamatan Tasifeto Timur), Desa Maumutin (Kecamatan Raihat) dan Desa Lo’onuna (Kecamatan Lamaknen Selatan) yang dilaksanakan hari ini Selasa, 12 Desember 2023.
Selain itu, di Desa Nanaenoe (Kecamatan Nanaet dubesi), Desa Baudaok (Kecamatan Lasiolat) dan Desa Lamaksenulu (Kecamatan Lamaknen) yang akan dilaksanakan besok, Rabu 13 Desember 2023.
Agus menjelaskan bahwa, dalam kegiatan sosialisasi pengembangan forum warga perbatasan Bawaslu Belu tidak sendiri tapi melibatkan juga pihak dari Kepolisian Polres Belu serta Imigrasi Atambua.
“Untuk hari ini kegiatan sosialisasi di Desa Silawan, dipimpin langsung oleh Christafora Fernandes selaku komisioner Bidang Hukum, Penegakan, Partisiapasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Belu,” ujar dia, Selasa (12/12/2023).
Tujuan dari sosialisasi ini lebih menekankan pada peran serta warga masyarakat dalam pemilu 2024 mendatang. Selain itu untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi adanya praktek politik uang serta warga asing terkait dwi kewarganegaraan.
“Untuk warga yang memiliki dwi kewarganegaraan belum bisa untuk dibuktikan, karena yang bisa buktikan itu hanya pihak Imigrasi,” kata Agus.
Dia menuturkan bahwa, desa-desa perbatasan memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi pada pemilu 2024 mendatang. Hal itu, berdasarkan pengalaman pada pemilu sebelumnya ada warga negara Timor Leste telah terdata dalam DPT.
Karena itu, pada pemilu 2024 mendatang pihak Bawaslu berkerjasama dengan Kepolisian dan Imigrasi untuk melakukan pencegahan dengan menggelar pengembangan forum masyarakat perbatasan khususnya di desa-desa perbatasan.
“Kami juga buka kotak pengaduan untuk warga umum. Bagi warga yang tahu soal politik uang dan warga negara dwi kewarganegaraan warga jangan takut untuk sampaikan ke kami,” pinta Agus.
“Untuk politik uang dan pencegahan warga negara yang dwi kewarganegaraan ikut coblos menjadi fokus perhatian kami Bawaslu bersama Kepolisian dan Imigrasi di desa-desa perbatasan,” sambung Ketua Bawaslu Belu itu.
