Aktivis Sumba Timur Duga Ada Mafia Beras Bulog di Kalangan Pejabat dan RPK
Laporan Mohammad Habibudin
Waingapu, NTTOnlinenow.com – Kelangkaan beras yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur Aktivis Aliansi Masyarakat Peduli Sumba Timur (AMPST) menduga adanya mafia beras Bulog di kalangan pejabat dan Rumah Pangan Kita (RPK).
“Kelangkaan beras bulog saya duga ada mafia beras dikalangan pejabat dan RPK-RPK di Sumba Timur,”ungkap Ketua Aktivis AMPST Ricky Prihatin Kore Rabu (1/3/2023).
Ia mengatakan, memang saat ini kelangkaan beras bukan hanya terjadi di Sumba Timur namun di berbagai daerah mengalami hal yang sama. Untuk itu diharapkan ketersediaan beras yang disalurkan Bulog dapat menjangkau berbagai pihak dan mampu menjaga stabilitas harga yang sedang melonjak.
“Jadi ketahanan pangan itu bukan hanya menjadi prioritas tetapi juga menjadi target kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat,”katanya.
Ricky mengungkapkan, yang menjadi persoalan mengapa di Sumba Timur masyarakat masyarakat yang ingin membeli beras sangat sulit bahkan sampai dengan langkah. Seharusnya apa yang dikatakan Ketu DPRD Sumba Timur dengan tegas meminta Satgas pangan harus melakukan pengawasan dan penertiban untuk mengambil tindakan tegas bagi mafia beras.
“Saya rasa pernyataan sikap Ketua DPRD Sumba Timur itu saya sepakat tetapi yang menjadi pertanyaan saya dimana fungsi dan tugas DPRD yang didalamnya juga mempunyai fungsi dan tugas yang sama untuk mendesak Satgas dan Bulog dalam mengantisipasi dan mengawasi penyaluran beras,”tandasnya.
Pihaknya mengatasnamakan masyarakat Sumba Timur meminta dengan tegas kepada Ketua DPRD Sumba Timur untuk melakukan fungsi dan tugas pengawasan sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan adil. Dimana tambah Ricky pernyataan Ketua DPRD Sumba Timur bahwa Bulog sudah selesai tugasnya dalam menyalurkan beras kepada pemerintah.
Pernyataan sikap Ketua DPRD Sumba Timur menurut Ricky berbeda apa yang disampaikan di salah satu media bahwa Bulog sebagai perusahan yang mengembankan tugas sebagai penyalur beras pemerintah tentu juga harus ikut serta dalam pengawasan terhadap RPK-RPK dan juga bahkan pejabat yang diduga adanya mafia beras.
“Kita harap dalam situasi seperti ini janganlan menyusahkan masyarakat berlakulah adil jangan karena dia RPK yang punya uang banyak atau pejabat yang diistimewakan di prioritaskan untuk mendapatkan beras. Ini sangat tidak adil dan juga ditingkat pengecer menjual beras dengan cara tak wajar,”paparnya.
Persoalan ini tambah Ricky, harus menjadi perhatian kita semua. Satgas pangan yang terdiri dari Kepolisian dan instansi pemerintah terkait perlu menyelidiki dan harus tegas mengambil tindakan jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat kenaikan kebutuhan pokok itu.
“Saya ingatkan, beras itu komoditi utama untuk orang miskin bukan pejabat kalau harga beras mahal seperti sekarang ini maka bisa diartikan ada kegagalan dalam pengawasan dari pemerintah dan juga DPRD Sumba Timur,”terang Ricky.
