Bapenda Mulai Kenakan Pajak Air Tanah pada Tahun 2022

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang akan mulai melakukan penarikan pajak pada sumber air tanah dalam atau sumur bor yang ada di Kota Kupang. Namun rencana tersebut baru akan diterapkan pada tahun 2022 mendatang.

Kepala Bapenda Kota Kupang, dr.I Wayan Ari Wijana mengatakan, rencananya, pada sidang anggaran tahun 2022, Bapenda akan mengusulkan anggaran untuk memasang water meter atau meteran air, yang akan dipasang di sumur bor yang ada di Kota Kupang.

“Karena Perwali tentang pajak air tanah sudah ditandatangani oleh Wali Kota Kupang, kemarin Bagian Hukum Setda Kota Kupang sudah menginfokan ke Bapenda,” ujarnya.

Ari menjelaskan, tahapan selanjutnya Bapenda akan mencari database yang berkaitan dengan air tanah yaitu sumur bor, atau sumur gali yang dalam dan lainnya.

“Persyaratannya kalau dipakai untuk kebutuhan rumah tangga maka pemerintah tidak akan memungut pajak, tetapi kalau dijual maka akan dikenakan pajak, nanti ada perhitungannya sendiri, volume air yang keluar dan biayanya berapa nanti dihitung,” jelasnya.

Karena saat ini masih menggunakan sistem self assessment, sehingga yang dihitung hanya berapa tangki air yang membeli air saja. Misalnya per tangki 5.000 liter, maka dikenakan biaya Rp 5.000.

Jadi ke depannya diharapkan bisa dipasang water meter, jadi semua air yang keluar baik itu ke mobil tangki maupun ke tempat lain yang akan tercatat.

“Kita sementara melakukan pendataan Berapa jumlah sumur bor yang dipakai untuk bisnis, misalnya untuk menjual air ke mobil tangki, hotel-hotel, kantor, rumah sakit dan lainnya, harus dikenakan pajak air tanah,” ungkapnya.

Ari menjelaskan, pajak air tanah merupakan jenis pajak yang lama, Peraturan Daerah (Perda) nya merupakan Perda lama, awalnya ada di Dinas Pertambangan dan Energi. Jadi ada 2 jenis pajak yang hilang yaitu pajak air tanah dan pajak galian C.

“Dua jenis pajak ini ada di Dinas Pertambangan dan Energi, pada tahun 2017 lalu dilikuidasi, semenjak itu Perdanya tidak di take over ke Bapenda. Jadi kemarin saat berdiskusi dengan KPK ternyata pajak ini dikelola oleh Bapenda. Teknis di lapangan kita sudah mempelajari karena bagaimanapun harus tetap dihitung secara baik, barulah disosialisasikan ke masyarakat,” ungkapnya.

Untuk jenis pajak ini, kata Ari, akan disosialisasikan terlebih dahulu ke masyarakat, Karena bagaimanapun pajak air tanah ini yang tidak akan terpengaruh dengan pandemi covid 19 karena merupakan kebutuhan dasar.

“Sedangkan kalau untuk pajak hotel, restoran dan hiburan tentunya berdampak besar saat pandemi ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli mengatakan, kalau pengelolaan pajak sumber air tanah ini yang tidak terpengaruh dengan covid-19 karena menjadi kebutuhan dasar, dan pemerintah harus bisa mempercepat semua proses agar segera diterapkan.

“Kalau seandainya pemerintah merasa bahwa Perda tersebut tidak sesuai dengan kondisi sekarang maka bisa diajukan untuk dibahas dan direvisi. Yang terpenting tujuannya agar masyarakat yang menjadi pengelola sumber air tanah itu harus memberikan kontribusi pada daerah, karena saat ini jumlahnya sangat banyak di Kota Kupang,” ungkapnya.

Adi Talli juga meminta pemerintah untuk menggunakan anggaran intensifikasi untuk mendata kembali wajib pajak yang ada khusus pajak bumi dan bangunan.

Pasalnya, fakta yang terjadi di lapangan banyak tanah yang diatasnya sudah ada bangunan, tetapi hanya dikenakan pajak bumi saja, sementara bangunannya tidak.

“Jadi perlu dilakukan pendataan ulang, jika Badan Pendapatan membutuhkan anggaran untuk melakukan pendataan maka DPRD akan sangat mendukung. Misalnya ruko-ruko yang ada, mereka hanya membayar pajak bumi saja,” ungkapnya. (YM)