Disebut Sebagai Pelaksana Proyek Rp38,1 Miliar, Direktur Lakmas NTT Desak Badan Kehormatan DPRD TTU Periksa Afo

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Viktor Manbait, SH, Direktur Lembaga Advokasi Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) NTT, mendesak Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) untuk memeriksa FS alias Afo, anggota DPRD TTU dari Partai Berkarya, yang disebut mengerjakan proyek APBN dengan nilai yang sangat fantastis.

Manbait menegaskan aturan perundang – undangan memberi ruang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Afo untuk memberikan klarifikasi di hadapan Badan Kehormatan Dewan. Sehingga hasilnya dapat diterima masyarakat di TTU.

“Dari pada saling membantah di medsos dan media online, rakyat bahkan makin bingung dan tidak percaya. Yang ada saling curiga dan sumpah serapah makin subur,” imbuh Manbait.

Baca juga : Anggota DPRD TTU, FS Bantah Pengakuan Sang Anak. Terkait Dirinya Sebagai Pelaksana Proyek Sekolah Senilai Rp38,1 Miliar di Rote Ndao 

Jadi untuk menghindari salah persepsi dan salah apresiasi, lanjutnya, sebaiknya kasus ini diambil alih Badan kehormatan Dewan.

Ia meminta masyarakat untuk tidak menjudge sebuah informasi yang belum tentu benar. la juga berharap masyarakat TTU menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

“Biarkan Badan Kehormatan yang bekerja lalu hasilnya dijelaskan kepada masyarakat. Saya kira cara ini lebih pantas dan dihormati,” katanya.

Apakah seorang anggota Dewan boleh mengerjakan proyek yang dananya bersumber dari APBD dan APBN?

“Ini khan baru dugaan. Namun aturan perundangundangan melarang seorang anggota Dewan untuk merangkap jabatan publik yang kewenangannya terkait penggunaan dana APBN/APBD,’ jelas Manbait.

Ia mencontohkan Direktur di BUMN/BUMD, ASN di lembaga pemerintahan, LSM, aparat penegak hukum dan sebagainya, perusahaan berbadan hukum lainnya, yang kewenangan serta pengoperasiannya menggunakan dana yang bersumber dari APBN/APBD.
diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khusus Pasal 134 dan Pasal 188,” jelas Manbait.

Untuk memastikan apakah Afo melanggar pasal-pasal dimaksud, maka menjadi kewenangan Badan Kehormatan Dewan untuk meminta klarifikasi langsung.

Dan hasilnya harus diumumkan kepada masyarakat.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten TTU, Hendrikus F Bana, yang dimintai tanggapan, mengatakan belum bisa menyimpulkan informasi tersebut.

“Ini khan baru dugaan. Saya kira ada ruang dan waktunya bagi Dewan untuk meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan,” tukasnya pendek.