Menyikapi Kelompok Radikal di Sumba, GAMKI Sumba Barat dan GMKI Tambolaka Temui Bupati
Waikabubak, NTTOnlinenow.com – Baru-baru ini masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya masyarakat Pulau Sumba dihebohkan dengan beredarnya informasi di Media Sosial (Medsos) yang meresahkan masyarakat Sumba terkait aktivitas kelompok yang mengatasnamakan Pejuang Subuh Sumba (PSS).
Menyikapi hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kabupaten Sumba Barat, Rudulf Godlief Dimu, S.E didampingi Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Tambolaka, Ishak Charles menyampaikan surat pernyataan sikap secara langsung kepada Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, S.H dan Kapolres Sumba Barat yang di wakili oleh Wakapolres Sumba Barat Kompol Yulius Ola, pada Kamis (15/07/2021).
Disampaikan Ketua GAMKI secara langsung bahwa GAMKI Kabupaten Sumba Barat dan GMKI Tambolaka mendukung pemerintah dan Polri dalam segala upaya penegakan hukum dan akan menjadi garda terdepan jika ada hal-hal yang mengganggu dan ingin mecoreng nilai-nilai Kebhinekaan terutama dalam kerukunan umat beragama di Pulau Sumba ini.
GAMKI sebagai organisasi kepemudaan yang bersifat independen dan telah eksis selama lebih dari setengah abad bersama elemen lainnya dalam memberikan kontribusi bagi perjalanan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya Kabupaten Sumba Barat, pernyataan sikap dari organisasi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Bahwa NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945 adalah harga mati sebagai pilar kebangsaan.
2. Sikap toleransi dan saling menghargai dalam keberagaman sebagai wujud ke-Bhinekaan di Indonesia adalah wajib bagi setiap individu maupun kelompok.
3.DPC GAMKI Sumba Barat adalah garda independen dalam upaya menjaga dan memelihara empat pilar kebangsaan.
4.Aktivitas individu kelompok yang tidak berbadan hukum serta diakui negara yang dipandang mengganggu toleransi serta membuka keresahan bagi warga masyarakat untuk itu meminta kepada pihak pemerintah, TNI-Polri tokoh agama, serta FKUB harus dihentikan apabila bertentangan dengan empat pilar kebangsaan.
5. Mendukung TNI-Polri untuk mengusut tuntas seluruh aktivitas individu kelompok yang berafiliasi dengan organisasi terlarang di Indonesia sebagai ancaman bersama terhadap keberlangsungan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan empat (4) pilar kebangsaan.
6. Kepada seluruh warga Sumba Barat agar tetap menjaga kondisi yang aman dan kondusif serta tidak terprovokasi dalam menyikapi aktivitas organisasi yang bertentangan dengan empat pilar kebangsaan dan mempercayakan kehadiran negara dalam penegakan hukum, dan
7. Menyerukan kepada sinode Gereja Kristen Sumba dan gereja-gereja di pulau Sumba dan jemaat agar mewaspadai seluruh aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang independen dan radikal di wilayah masing-masing.
Demikian surat pernyataan sikap ini disampaikan agar menjadi perhatian demi kemajuan pelayanan organisasi Kabupaten Sumba Barat.
“Cinta Tuhan cinta Nusa dan bangsa, Tuhan memberkati kita. Ora Et Labora,” ungkap Rudolf.
Rudolf mengajak seluruh warga Sumba Barat untuk selalu menjaga kebhinekaan dalam bingkai NKRI.
“Kalau kita mencintai Tuhan maka wajib kita mencintai NKRI,” tuturnya.
Ia berharap agar semua umat beragama untuk selalu menjaga toleransi sehingga suasana kekeluargaan yang sudah terjalin tetap terjaga dengan baik.
“Jauhkan dari ajaran-ajaran radikalisme dalam beragama dan sikap intoleran karena Sumba merupakan sorga bagi kita semua,” harapnya. (www.deteksi.online)
