Jaksa Layangkan Surat Panggilan Untuk Belasan Supplier Program Berarti

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Penyidik Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara (Kejari TTU) telah melakukan pemanggilan terhadap semua Supplier Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (Berarti) di Kabupaten TTU.

Pemanggilan dilakukan untuk memastikan progres fisik pembangunan rumah Berarti di lapangan dan jenis bahan bangunan yang digunakan dalam pembangunan rumah Berarti tersebut.

Kajari TTU, Roberth Jimmy Lambila kepada NTTOnlinenow.com mengatakan, sesuai jadwal dari penyidik, panggilan menghadap kepada seluruh Supplier pada tanggal 16 April guna memastikan progres fisik pembangunan rumah Berarti serta jenis bahan bangunan yang digunakan.

“Kita sudah kirim panggilan menghadap untuk seluruh supplier Program Berarti. Dalam rangka untuk mengetahui beberapa hal. Diantaranya, bagaimana proses sampai mereka ditunjuk sebagai supplier, berapa harga dari hahan bangunan yang disalurkan, bagaimana realisasi bahan bangunan itu di lapangan. Apakah sudah 100 % atau belum. Kita juga perlu mengetahui berapa anggaran yang sudah dia terima dari realisasi anggaran itu. Apakah uang itu sudah melebihi dari barang yang disalurkan atau justru nilai barang yang disalurkan lebih besar dari uang yang sudah diterima. Berikut pemeriksaan ini juga bertujuan untuk memberi peringatan kepada para supplier untuk segera menyelesaikan pekerjaan itu sesuai dengan kontrak yang dibuat antara KMPS dan Supplier”, jelas Robert Lambila, Kamis (08/04/2021) siang saat ditemui di ruang kerjanya.

Ia juga menekankan terkait adendum hingga bulan Juni nanti.

“Yang perlu saya tekankan, bahwa memang benar ada adendum. Awalnya itu, kontrak antara KMPS dan PPK, pekerjaannya berakhir pada 31 Desember 2020. Lalu diadendum sampai bulan Juni.

Perlu diingat bahwa yang diadendum itu hanya antara PPK dan KMPS bukan KMPS dengan supplier. Kontrak itu hanya mengikat KMPS dengan PPK. Artinya bahwa bagaimana kesediaan dari KMPS untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Tetapi bukan berarti supplier juga ikut – ikutan dengan itu. Kewajiban supplier sesuai dengan kontrak awal sampai dengan kapan dia turunkan material. Dia harus terikat dengan waktu, dia tidak bisa menyesuaikan dengan adendum antara PPK dan KMPS.
KMPS dengan Supplier tidak pernah ada adendum, dan mereka harus taat pada kontrak kerja.
Kalau alasan keterlambatan di luar masalah bencana alam, tidak dapat diterima”, tandas Robert.

Peringatan lain yang disampaikan Robert Lambila, agar para supplier segera menyesuaikan pekerjaan di lapangan sesuai dengan spesifikasi dan sesuai dengan yang dikontrakan.

“Jika ada barang – barang yang masih kurang, harus segera dilengkapi. Kalau ada bahan yang tidak sesuai spesifikasi agar segera diganti.
Bahwa tujuan awal dari penyidikan ini adalah pada aspek pemanfaatan. Terlepas dari pro kontra ada unsur kepentingan dan lain – lain, program ini harus berhasil dinikmati oleh masyarakat. Intinya disitu. Dan itu tujuan utama dari penyidikan ini.

Tetapi apabila dalam proses hukum yang berjalan diketahui ada tindak pidana yang secara nyata dan jelas menurut pertimbangan penyidik tidak bisa ditolerir kita akan tindaklanjuti”, tegas Robert.

Disampaikannya, ada sekitar 15 supplier yang dipanggil untuk diperiksa terkait pelaksanaan Program Berarti. Belasan supplier itu ada yang beralamat di dalam kota kefamenanu, Wini, ada juga yang beralamat di kabupaten Belu dan Malaka.

Sesuai Jadwal setiap hari yang menghadap penyidik sebanyak 4 Orang Supplier,” kata Roberth.

Roberth berharap, para Supplier Program Berarti bisa kooperatif dalam memenuhi panggilan menghadap dari Penyidik Kejaksaan Negeri TTU. Namun Apabila terdapat Supplier yang nakal, penyidik Kejaksaan akan jemput paksa.

Ia juga mengatakan sudah mengingatkan Kadis PRKPP dan PPK untuk segera menuntaskan proyek rumah Berarti yang selama tiga Tahun Anggaran tidak kunjung rampung pengerjaannya.

“Saya sudah ingatkan Kepala Dinas dan PPK agar Proyek Rumah Berarti harus tuntas dengan merasionalisasi harga dan kelebihan uang dikembalikan ke masyarakat, karena itu uang dana hibah murni dari pemerintah kepada masyarakat,” pungkasnya.