Sering Didemo Soal Gaji Tenaga Kontrak yang Belum Dibayar, Begini Jawaban Bupati Raimundus Fernandes
Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandes, S.Pt, menyalahkan pihak DPRD Kabupaten TTU terkait polemik tertundanya pembayaran gaji guru honor (tenaga kontrak/teko) selama 11 bulan.
Upaya cuci tangan ini disampaikan Bupati Raymundus saat beraudiens dengan utusan mahasiswa PMKRI Cabang Kefamenanu di Kantor Bupati TTU, Jumat (6/12/2019) siang.
Menurut Raymundus pihaknya sudah menyediakan anggaran di dalam APBD Induk untuk membayar gaji sebanyak 525 guru tenaga kontrak. Yang belum tersedia anggarannya untuk membayar gaji adalah sebanyak 1.187 guru teko.
“Semua dokumen RAPBD Perubahan dan KUA/PPAS sudah siapkan. Dan sudah ditetapkan dengan peraturan bupati. Tetapi DPRD TTU tidak menggelar sidang perubahan APBD 2019. Jadi pokok masalahnya di situ,” tandas Bupati Raymundus.
Menurut bupati dua periode ini, Pemda telah bekerja sesuai alurnya, sesuai mekanisme dan tata urutan penyusunan anggaran daerah di tahun berikutnya. Jadi rasanya tidak adil jika Pemda yang disalahkan.
Raymundus juga mengkritik PMKRI karena mendesak Pemda untuk membayar 525 guru tenaga kontrak saja. Padahal masih ada juga 1.187 guru tenaga kontrak yang juga sah memiliki dan mengantongi SK Pengangkatan sebagai guru tenaga kontrak. Dan pengangkatan 1.187 guru tenaga kontrak itu untuk menjawabi kebutuhan kekurangan guru dari tingkat TK, SD, SLTP hingga SLTA di seluruh Kabupaten TTU.
Ia berjanji dalam satu pekan ke depan, segala proses administrasi segera dituntaskan sehingga hak para guru kontrak itu segera dibayarkan.
Sebelumnya diberitakan, pada Kamis (05/12/2019) ratusan anggota Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kefamenanu, merangsek masuk dalam Gedung DPRD TTU membawa tuntutan yang sama, kemudian menduduki kantor Bupati TTU.
Para demonstran menggelar orasi berisikan tuntutan agar Pemkab TTU segera membayar gaji para guru tenaga kontrak (teko). Sebab sudah 11 bulan bekerja, gajinya belum dibayar.
Total gaji guru kontrak yang belum dibayar sebesar Rp 17 miliar lebih, yang harus diterima oleh 1.712 guru kontrak, dengan rincian 525 guru kontrak sudah disetujui pembayarannya melalui APBD murni 2019 dan sisanya 1.187 guru kontrak yang diangkat sepihak Bupati TTU tanpa melalui mekanisme persetujuan di DPRD TTU.
