Empat Paslon Gubernur NTT Komitmen Tolak Politik Uang dan Politisasi Sara

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Empat Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) berkomitmen dan menandatangani deklarasi tolak dan lawan politik uang dan Politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) dalam pemilu gubernur 2018.

Empat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT itu yakni Esthon L Foenay -Christian Rotok, Pasangan Marianus Sae – Emiliana J Nomleni, Pasangan Benny K Harman – Benny A Litelnoni, dan Pasangan Viktor B Laiskodat – Joseph Nae Soi di Kupang, Rabu (14/2/2018).

Acara Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara Dalam Pilkada 2018 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTT itu mengambil tema “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.”

Untuk menegaskan komitmen tersebut, didampingi pihak Bawaslu dan KPU NTT, keempat pasangan calon didampingi perwakilan partai politik pengusung membacakan sebanyak lima (5) butir deklarasi tolak politik uang dan politisasi SARA secara bersama-sama.

Berikut 5 butir deklarasi itu yakni, mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, dari praktik politik uang dan politisasi SARA karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Tidak menggunakan politik uang dan SARA sebagai cara mempengaruhi pilihan pemilih karena mencederai integritas penyelenggaraan Pilkada.

Mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi, misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan SARA.

Mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan politisasi SARA yang dilakukan oleh pengawas pemilu.

Tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan SARA.

Ketua Bawaslu NTT, Thomas Djawa mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mengawal proses demokrasi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati pada 10 kabupaten pada tahun 2018 di Provinsi NTT, agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sadar akan bahayanya Politik Uang dan Politisasi Sara, maka Bawaslu NTT memandang penting untuk melakukan gerakan masif dan bersama untuk melawan hal dimaksud, karena Politik Uang dan Politisasi Sara merupakan racun demokrasi yang merusak sendi-sendi kebangsaan,” ujarnya.

Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe mengatakan, isu yang sering muncul saat pelaksanaan pilkada adalah politik uang dan politisasi Sara, serta kampanye hitam. Karena itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu mengharapkan agar selama masa kampanye yang dijadwalkan mulai 15 Februari hingga 23 Juni 2018, semua pasangan calon dan juga tim kampanye tidak melakukan ketiga hal tersebut.

“Materi kampanye yang hendak disampaikan oleh pasangan calon harus menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, serta menghormati suku, agama, ras dan antargolongan masyarakat. Materi kampanye juga harus disampaikan secara sopan, tertib, edukatif atau mendidik, bijak dan beradab serta tidak bersifat profokatif,” tegasnya.