PJs Bupati Diminta Nonjobkan ASN Tidak Netral Dalam Pilkada

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pejabat Sementara (PJs) Bupati di tiga Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta menindak tegas Aparatut Sipil Negara (ASN) yang tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya sampaikan ini saat mengukuhkan tiga pejabat sementara bupati, yakni Benyamin Lola sebagai PJs Bupati Alor, Obaldus Toda sebagai PJs Bupati Ende, Kosmas Damianus Lana sebagai PJs Bupati Nagekeo, Rabu sore (14/2/2018), di Aula Fernandez, lantai tiga Kantor Gubernur NTT.

Gubernur Frans Lebu Raya dalam sambutannya menegaskan, tahun 2018 adalah merupakan tahun politik, dimana dilakukan pilkada serentak di 10 kabupaten dan pemilihan gubernur (Pilgub) pada Juni mendatang.

“Tahun ini Pilkada. Karena pilkada maka ketiga orang ini ditugaskan menjadi pejabat bupati di tiga kabupaten ini,” kata Lebu Raya.

Lebu Raya meminta ketiga pejabat bupati sementara itu untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak guna mengantisipasi sekaligus persiapan menghadapi pemilihan gubernur dan bupati, khususnya di tiga daerah dimaksud.

“Lakukan koordinasi dengan DPRD, dengan Forkompinda, seluruh OPD, KPU, Bawaslu, tokoh agama, tokoh masyarakat supaya pemilu nanti bisa berjalan aman, lancar dan sukses,” pintanya.

Menurut Lebu Raya, semua komponen memiliki tugas untuk membimbing serta mendewasakan masyarakat dalam urusan berdemokrasi. Masyarakat harus diberikan edukasi secara terus menerus agar semakin dewasa dalam berdemokrasi.

“Bahwa kita boleh beda dalam pilihan tetapi tidak boleh terpecah belah, tidak boleh membangun permusuhan diantara kita,” kata Lebu Raya.

Lebu Raya menegaskan soal netralitas ASN dalam Pilkada 2018, khususnya di Kabupaten Nagekeo, Alor dan Ende, menjadi tugas pejabat bupati yang baru saja dikukuhkan itu untuk menjaga netralitas ASN di wilayahnya masing-masing- masing.

“Kalau ketahuan ada yang tidak netral, segera lakukan pembinaan, dan kalau memenuhi syarat untuk dinonjobkan maka dinonjobkan saja, tidak usah ragu-ragu,” tegas Lebu Raya sembari menambahkan bahwa semua itu akan dikonsultasikan Menteri Dalam Negeri.