Manggarai Belum Tanda Tangan NPHD Pilkada 2020

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Hingga batas terakhir yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 14 Oktober 2019, tinggal Kabupaten Manggarai yang belum menandatangani nota perjanjian hibah daerah (NPHD) antara bupati dan ketua KPU Manggarai untuk pilkada serentak bersama delapan kabupaten lainnya pada tahun 2020 mendatang.

Ketua KPU NTT, Thomas Dohu sampaikan ini dalam keterangan persnya yang diterima media ini, Selasa (15/10/2019).

Thomas menjelaskan, berdasarkan laporan yang diterima, sekembalinya dari pertemuan di Kemendagri pada 7 Oktober lalu, KPU Manggarai langsung berkoordinasi dengan Pemda Manggarai untuk menyampaikan point-point kesepakatan pada rakor di Kemendagri. Salah satunya terkait deadline jadwal penandatanganan NPHD paling lambat pada 14 Oktober 2019.

“Pemda Manggarai telah menerima rincian kebutuhan anggaran yang diajukan KPU Manggarai, bahkan KPU Manggarai sudah dua kali berinisiatif mengundang TAPD untuk membahasnya,” kata Thomas.

Lebih lanjut ia menyampaikan, KPU menyiapkan dua skanario usulan yakni Rp34 miliar untuk 750 tempat pemungutan suara (TPS) dan Rp29 miliar untuk 700 TPS. Namun dalam pertemuan bersama pada 11 Oktober 2019, pihak Pemda Manggarai menyatakan hanya menyanggupi Rp15, 225 miliar.

Thomas menyatakan, sesanggupan itu sesuai kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pendanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai. Rinciannya sebagai berikut, kebutuhan tahun 2019 sebesar Rp225 juta sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara pembahasan bersama. Sedangkan untuk kebutuhan tahun 2020 belum dibahas bersama antara TAPD dengan KPU Manggarai.

“Akibat perbedaan itu, sampai saat ini belum dilakukan penandatanganan NPHD antara Bupati dan KPU Manggarai,” papar Thomas.

Pada kesempatan itu ia mengungkapkan, delapan kabupaten lainnya telah menandatangani NPHD dalam rangka mendukung penyelenggaraan pilkada serentak 2020. Rinciannya, Sabu Raijua (16 September 2019), Timor Tengah Utara (TTU) 28 September 2019, Malaka (1 Oktober 2019), Sumba Timur (1 Oktober 2019), Belu (2 Oktober 2019), Ngada (5 Oktober 2019), Sumba Barat (7 Oktober 2019), Manggarai Barat (11 Oktober 2019).

“Penandatanganan NPHD oleh Bupati dan Ketua KPU Kabupaten pada delapan kabupaten tersebut dilakukan setelah KPU bersama TAPD setempat melakukan pembahasan bersama terhadap Rencana Kebutuhan Anggaran Pemilihan Serentak 2020 yang diajukan oleh KPU kabupaten,” terang Thomas.