Lanjutan Sidang Satu DPRD Kota Kupang Ditunda

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – Pelaksanaan Sidang Satu DPRD Kota Kupang dengan agenda LKPJ Wali Kota Kupang terhadap APBD tahun 2018, ditunda. Pasalnya, DPRD Kota Kupang dan Pemerintah Kota Kupang akan mengkonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi NTT, dalam hal ini Gubernur NTT, terkait SK yang dimiliki Asisten II Setda Kota Kupang, Elvianus Wairata.

Pasalnya, memasuki sidang pembahasan Badan Anggaran, Penjabat Sekda berperan sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang mana semua yang dibahas harus memiliki keabsahan, termasuk pejabat yang menjabat.

Anggota DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli mengatakan, pimpinan DPRD menskors sidang Badan Anggaran karena sampai sekarang belum ada kejelasan terkait penjabat sekda. Ada dua pendapat atau dua isu yang berkembang, yaitu secara otomatis, Yos Rera Beka melanjutkan masa jabatan penjabat sekda sampai adanya pejabat sekda definitif.

Kedua, kata Adi Talli, ada isu yang berkembang bahwa ada SK Gubernur yang menunjuk Elvianus Wairata sebagai Penjabat Sekda.

“Nah ini mana yang benar, karena posisi atau jabatan sekda itu berperan sebagai Ketua Tim Anggaran dan sidang saat ini sampai di Badan anggaran, tentunya kami mengharapkan, agar produk rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawab APBD 2018 itu dapat diterima secara hukum dan legal,” kata Adi.

Yang dikhawatirkan, kata Adi, adalah ketika sudah selesai pembahasan pertanggungajawaban APBD 2018 antara pemerintah dan DPRD, lalu timbul persoalan bahwa produk yang dihasilkan tidak legal.

Lalu, hasil pertanggungjawaban ini akan dikonsultasikan ke Gubernur NTT, dikhawatirkan hasil pembahasan ini akan ditolak karena masalah penjabat sekda ini.

“Jadi Senin jam 10, pimpinan DPRD dan Pemerintah akan bersama-sama ke Gubernur untuk mengkonsultasikan hal ini,” terangnya.

BKPPD Tidak Pernah Usulkan Elvianus Wairata Sebagai Pejabat Sekda

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang, Ade Manafe, mengatakan, Elvianus Wairata tidak pernah diusulkan ke Gubernur Provinsi NTT untuk menggantikan posisi Yos Rera Beka.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden (Pepres) nomor 3 tahun 2018, yang menjelaskan bahwa untuk jabatan penjabat sekda tidak bisa dilantik lebih dari satu kali, jadi jika sudah melantik penjabat sekda, maka tidak bisa digantikan lagi sampai ada pejabat definitif yang menepati jabatan tersebut.

Beberapa waktu lalu Pemerintah Kota Kupang mengajukan nama Thomas Jansen Ga, untuk menjadi penjabat sekda, selanjutnya karena sudah hampir memasuki masa pensiun, maka digantikan oleh Asisten I Yos Rera Beka, selanjutnya tidak bisa lagi penjabat sekda diganti sampai adanya pejabat definitif.

Ade Manafe mengaku tidak pernah mengusulkan nama Elvianus Wairata yang saat ini menjabat sebagai Asisten II Setda Kota Kupang kepada Gubernur NTT untuk menjadi penjabat sekda menggantikan Yos Rera Beka.

“Bagaimana mungkin saya mengusulkan hal yang jelas-jelas bertentangan dengan aturan, semua yang dilakukan tentu ada rujukan aturannya, jangan sampai akan menjadi masalah kemudian hari,” ujarnya.

Ade menjelaskan, jadi tidak mungkin ada pergantian penjabat sekda sampai ada pejabaat definitif, jangan sampai ada yang salah dalam penafsiran, karena pelantikan penjabat sekda hanya satu kali, dan tidak bisa diganti sampai ada pejabat definitif.