APK Dampingi Selfina Etidena Adukan Kasus Pencekalan Dirinya ke DPRD NTT

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Ratusan orang dari sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Peduli Kemanusiaan (APK), mendampingi Selfin Etidena (24), mahasiswa STT Galilea Yogyakarta yang dicekal di Bandara El Tari beberapa waktu lalu, mendatangi gedung DPRD NTT, Senin (14/1/2019) siang.

Kedatangan mereka untuk mengadukan kasus pencegahan dan penelantaran serta perlakuan tidak menyenangkan yang dilakukan petugas Satgas Pencegahan dan Perlindungan TKI Non-prosedural di Bandara El Tari Kupang terhadap Selfina Etidena, penumpang transit asal Alor tujuan Yogyakarta pada Jumat (4/1/2019) lalu.

Sebelum diterima oleh anggota DPRD NTT untuk rapat dengar pendapat, Aliansi Peduli Kemanusiaan yang tergabung dari sejumlah organisasi, antara lain Pospera NTT, KEMAHNURI Kupang, APMLT, HIPMA UNDANA, IPMAHWEL, IMAHLOLONG, FMN, SEMATA, PERMAPAR, HMP, IMM, IKMAS ABAT, Sanggar Abuy, dan IKKA, sempat melakukan orasi di halaman kantor DPRD NTT.

Selanjutnya, APK bersama Selfina Etidena diterima di ruang Kelimutu kantor DPRD NTT oleh sejumlah anggota DPRD NTT, yakni Ketua Komisi V DPRD NTT Jimmi Sianto, Wakil Ketua Komisi V Muhammad Ansor, Anggota Komisi V Anton Bengu, Anggota Fraksi NasDem Alexander Ena, dan Anggota Fraksi Gerindra Pdt. Karel Koroh.

“Kedatangan kami ke sini adalah untuk mengadukan sikap Dinas Nakertrans yang telah mencekal keberangkatan adik kami Selfina Etidena untuk berangkat berkuliah di Jogja,” ungkap koordinator lapangan (Korlap) aksi, Petrus Saldena, saat audiens dengan DPRD NTT.

Pada kesempatan itu, Petrus Saldena yang biasa disapa Etus mewakili Aliansi Peduli Kemanusiaan, meminta agar DPRD menghadirkan Plt Kadis Nakertrans Provinsi NTT, Sisilia Sona dalam forum rapat dengar pendapat tersebut.

“Sudah ada komunikasi sebelumnya yang kami bangun agar Plt Kadis Nakertrans hadir dalam audiensi ini, jadi kalau bisa sebelum kita mulai bapak-bapak mereka bisa menghubungi Plt Kadis Nakertrans untuk hadir dan kita sama-sama audiens di sini, kata Etus.

Koordinator umum Barka Manilapai mengatakan, pihaknya tidak ingin ada lagi Selfina-Selfina lain yang mengalami perlakuan seperti yang dialami oleh Selfina Etidena.

“Kita tidak ingin ada lagi yang diperlakukan semena-mena, hanya karena penilaian subjektif fisik, kulit hitam, keriting rambut, tampang miskin lalu di curigai dan didiskriminasi,” kata Barka.

Pada hakikatnya, lanjut dia, pihaknya sepakat menolak human trafficking, tapi mereka ingin yang ditangkap itu pelaku besarnya bukan korban.

“Pilihan moratorium menjadi salah satu pencegahan perdagangan orang dan masih banyak cara lain yang lebih efektif untuk memberantas human trafficking,” imbuh dia.

Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto merespons permintaan untuk menghadirkan Plt Kadis Nakertrans dengan mengatakan, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan sesaat sebelum Aliansi Peduli Kemanusiaan tiba di gedung DPRD.

“Tadi kami sudah melakukan komunikasi, kita panggil ibu Plt Kadis Nakertrans, terus kemudian beliau harus menghadap lagi pak gubernur dan informasi yang kita peroleh adalah untuk membahas persoalan ini. Sehingga setelah beliau bertemu kami, kami persilahkan untuk beliau melanjutkan rapat dengan gubernur,” ungkapnya.

Karenanya pada kesempatan itu, Aliansi Peduli Kemanusiaan dipersilahkan untuk menyampaikan aspirasinya. Selanjutnya, dalam audiensi tersebut disepakati untuk diagendakan pertemuan atau rapat dengar pendapat bersama para pihak terkait persoalan tersebut, yang sedianya digelar pada Selasa (15/1/2019), bertempat di gedung DPRD NTT.