Kadis Sosial Felisberto Amaral Sebut Penutupan KD Sudah Sesuai Perda

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – DPRD Kota Kupang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OPD terkait, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kupang, Dinas PPA dan Dinas Kesehatan (Dinkes), Senin (12/11/2018) di ruangan Komisi IV DPRD Kota Kupang.

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinsos Kota Kupang, Felisberto Amaral mengaku penutupan lokalisasi Karang Dempel (KD) sudah sesuai aturan dan menjadi target penutapan.

“Karena selain kebijakan pusat, secara aturan, Pemerintah Daerah telah memiliki Perda Nomor 39 tahun 1999 tentang penertipan tempat pelacuran,” sebutnya.

Amaral mengatakan, rencana penutupan lokalisasi KD merupakan target utama, sementara, spot-spot lain yang terindikasi melakukan praktek seks juga akan menjadi target selanjutnya, pasca penutupan KD.

“Spot-spot yang dicurigai seperti Hotel Citra, Kelapa Lima Indah, rumah dan tempat prostitusi di Bimoku tersebut akan dilakukan operasi oleh pemerintah kota untuk ditutup juga,” sebutnya.

Amaral mengaku, penutupan spot-spot yang dicurigai melakukan praktek seks ini telah dibentuk tim oleh pemerintah kota melalui SK walikota nomor 163.

“Dimana tim itu terdiri dari Dinsos, Pemberdayaan perempuan, Dinkes, Sat Pol PP, Polisi dan TNI,” sebutnya.

Dikatakan Amaral, KD memang tidak mengantongi izin. Tempat itu, mengantongi izin sebagai tempat penginapan. Sehingga dengan dijadikannnya sebagai tempat prostitusi, maka dengan kebijakan pemerintah pusat, ditambah adanya perda tentang penertiban tempat pelacuran, maka pada 1 Januari 2019 sudah harus ditutup.

“Tentu, sudah ada upaya dan langkah dari pemerintah serta dampak setelah ditutupnya KD. Pemerintah telah melakukan sosialisasi dan juga koordinasi setelah penutupannya, juga bagi para PSK,” ujarnya.

Sementara itu, sekretaris Dinkes Kota Kupang, Rudy Priyono mengatakan, tentang penutupan KD ini, secara tugas dan fungsi, pihaknya tetap melakukan upaya pencegahan kesehatan bagi masyarakat terutama HIV/AIDS dan dampak penyakit lainnnya.

“Upaya yang kami lakukan adalah penyuluhan bagi tempat prostitusi dan Pitrad. Namun dengan ditutupnya tempat prostitusi, tentunya sangat menyulitkan dalam melakukan penyuluhan soal HIV/AIDS. Tapi ini merupakan kebijakan, maka tentunya kami siap untuk melakukan antisipasi tempat baru pasca ditutup nanti,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IV, Ewalde Taek mengatakan, RDP itu dilaksankan untuk mengetahui langkah dan upaya yang dilakukan pemerintah pasca ditutup.

“Karena takutnya, pasca ditutup, akan terjadi prostitusi terselubung seperti prostitusi online atau melalui tempat pondokan dan lain sebagainya,” ujarnya.

Dia mengatakan, Kota Kupang merupakan kota transit, sehingga dampak dari penutupan ini bisa saja bagi mereka yang bekerja di KD dapat menciptakan tempat baru untuk melakukan praktek seks terselubung.

“Oleh karena itu, melalui RD ini, hendaknya mengetahaui secara baik, upaya dan langkah yang dilakukan pemerintah pasca penutupan nantinya,” ujarnya.

RDP ini dipimpin Wakil Ketua komisi IV DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalda Taek bersama beberapa anggota komisi yakni Viktor A.Haning, Abidin Aklis, Mourids Kalelena, dan Mozes B.Mandala.