Wabup Ose Ingatkan Pengawas Pemilu Jaga Integritas

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Sebanyak 18 Pengawas Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD dari 69 Desa dan 12 Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Belu dilantik, Sabtu (14/4/2018) di aula Emaus, Nenuk, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat.

Pengawas yang dilantik harus menjadi orang benar. Namun benar dan tidak benar sangat tipis perbedaannya, begitu juga menjadi orang tidak salah, tetapi antara salah dan tidak salah.Seba arena di tengah manusia lain dan kepentingan lainnya, sebagai suatu proses dari demokrasi di tahun ini dan tahun depan.

“Sebab di tengah lingkungan manusia lain dan kepentingan lainnya, sebagai suatu proses dari demokrasi di tahun ini dan tahun depan,” ujar Wakil Bupati Belu, J T Ose Luan saat sambutan pelantikan 81 Pengawas Pemilu tersebut.

Dikatakan, pengawas berada di tengah-tengah organisasi politik, dan mereka memiliki kepentingan yang besar untuk memperoleh suatu kemenangan. Bagi mereka adalah suatu cita – cita dan tujuan yang dalam dunia politik adalah baik dan benar.

Jelas Ose, Pelaksanaan demokrasi politik harus mengedepankan kesejahteraan menuju terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, dengan pemikiran sebuah keadilan, maka seluruh kontestan politik, harus melaksanakan tugas secara benar dan baik.

“Ini tugas anda yang dilantik hari ini. Memiliki tugas untuk membenarkan, mengawasi dan menegur untuk di bawah ke tingkat atas terhadap ketidak benaran sesuai dengan yang anda sumpah dan janjikan hari ini yang mempunyai pakta integritas,” terang dia.

Karena itu tegas Ose, para pengawas jangan takut kepada siapa pun. Karena anda memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan. Untuk itulah pengawasan pemilu perlu ada dan harus terus jaga integritas.

Ketua Panwaslu Kabupaten Belu, Andreas Parera menyampaikan, pelantikan yang dilaksanakan memiliki 3 makna penting, menyangkut administratif, yuridis dan makna substansial.

Dengan pelantikan ini jelas Parera telah memiliki hak-hak sebagai pengawas pemilu desa dan kelurahan pada pelaksanaan pemilu legislatif dan Pilpres, sesuai yang diamanatkan UU. No.7 tahun 2017.

Terdapat kewenangan yuridis yang memberikan kekuatan untuk melakukan sesuatu, yang kewenangan itu berbeda dengan kewenangan yang ada pada pengawasan pemilukada.

Paling substansial dari pelantikan hari ini, bahwa kata-kata sumpah janji sebagai integritas, menjadi pegangan dalam melakukan pengawasan, yang akan memasuki masa krusial dalam pelaksaan pemilu baik Pemilukada, Legislatif dan Pilpres.

“Dalam situasi krusial pemilu inilah teman-eman di tuntut memaknai serta mempraktekan apa yang telah disampaikan dalam sumpah janji dan pakta integritas,” pesan Parera.

Walaupun lembaga independen lanjut Parera pengawas Pemilu tetapi tidak dapat bekerja sendiri harus melakukan koordinasi, baik dengan aparat Pemerintah maupun keamanan setempat, dalam hal melakukan pengawasan dan menangani pelanggaran.